Berikut ini Yang bukan merupakan landasan politik luar negeri Indonesia adalah

a.pancasila
b.keppres
c.tap MPR
d.UUD 1945
e peraturan daerah

Jawabannya adalah E.

Pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia berada pada tangan pemerintah pusat. Sehingga tentunya politik luar negeri diatur oleh instrumen hukum pemerintah pusat.

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Presiden, dan TAP MPR merupakan instrumen pusat/nasional. Sedangkan Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah sehingga tidak mungkin memuat mengenai politik luar negeri.

Jadi jawabannya adalah E ya.