close

Headline

Headline

Headline

Testimoni Mantan Pejabat tentang TPU Menteng Pulo

12-22-41-158580_large

Kisah Nyata seorang wanita mantan pejabat, yang di ceritakan kepada saya, maaf namanya saya rahasiakan, tapi boleh pake inisial aja :

Saya memakamkan ibu saya di TPU Menteng Pulo, dulu saya kalau ke sana selalu pakai sandal jepit, karena jalannya yang rusak dan becek, juga tidak perlu dandan serta cuci rambut dahulu, karena berdebu sekali dan kotor. Sampai saudara2 saya minta makam ibu saya di pindahkan saja ke San Diego Hill, tapi saya tidak mau, karena lokasi nya dekat dengan rumah saya, sehingga saya tidak kejauhan bila mau ziarah.

Desember 2015 saya ziarah ke makam ibu saya, sampai di sana hampir tidak percaya saya melihat keadaan TPU Menteng Pulo, bersih dan jalannya sudah rata, sampai saya bilang ke sopir saya, kamu gak ke sasar kan…. Sopir saya, tertawa sambil menjawab, mosok saya kesasar sih bu…. Ini benar koq TPU Menteng Pulo…tuh bu… plang namanya…sambil menunjuk Papan Plang TPU Menteng Pulo.

Lalu saya berpikir lagi, aah…mungkin kemarin ada orang besar atau pengusaha besar yang di makam kan di sini, jadi keluarga nya merapihkan TPU ini.

Sewaktu di makam ibu saya, saya lihat pemakaman rapih semua nya, indah sekali, jadi saya berpikir..keren banget yaah keluarga pengusaha itu, sampai di rapihkan semua makam, termasuk makam ibu saya.

Setelah berdoa di makam ibu saya, datang menghampiri saya penjaga makam (PM), menyapa saya dengan ramah.

PM : apa kabar bu, sehat?

MG : Alhamdulilaahh pak… bapak sehat? Oh yah pak…apa transferan uang untuk bapak setiap bulan masih bapak terima?
Karena tidak di pungkiri, kalau mau makam keluarga kita terawat, yah harus di berikan upah kepada penjaga makam untuk selalu di rawat.

PM : Justru itu bu ..yang saya mau bicarakan sama ibu, saya mau bilang, ibu tidak usah transfer ke saya lagi setiap bulan bu, saya sudah di gaji sama Pemda DKI bu.

MG : Oh yah? Memangnya cukup? Waktu lalu saja kamu sms saya, minta tolong di bantu buat uang sekolah anak kamu..

PM : Alhamdulilah bu, dulu saya dapat gaji hanya 1.500.000/bulan, sekarang saya dapat gaji 4 juta lebih bu… anak2 saya sekolah gratis, dapat KJP pula, saya sekeluarga dapat KJS. Saya tenang bu kerja nya sekarang… Jadi ibu tidak perlu transfer lagi yaah bu…. Saya bukannya menolak rezeki, tapi kita di ajarkan untuk tidak minta2 bu… kalau sampai ketauan kita minta2 uang kebersihan dan perawatan makam, kita akan di pecat bu… kan sayaaanngg bu… saya gak mau di pecat bu…nanti saya kerja apa? Sekolah hanya tamat SMP . Keluarga saya nanti gimana bu…

MG : Ohh jadi ini semua bersih dan bagus karena Pemda toh? Bukan karena ada pengusaha besar yang suruh bikin bersih dan terawat?

PM : hehehehe..ibu bisa aja… yaahh perusahaan besar itu PEMDA DKI kali yaah bu…ini semua gara2 Pak Ahok bu Gubernurnya… semua penjaga makam di sini terima kasih sekali sama Pak Ahok bu…
🙏🙏🙏🙏🙏

Selengkapnya
Headline

Tabayyun Setelah Menjadi Saksi Ahli Agama Untuk Basuki Tjahaya Purnama

IMG-20170309-WA0005

Beberapa waktu lalu saya diminta oleh penasehat hukum bapak BTP (Ahok) untuk menjadi saksi ahli atas kasus penodaan agama yang didakwakan kepadanya. Penasehat hukum dalam UU Advokat juga termasuk penegak hukum di negara konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana dewan hakim dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum). Karena kesadaran hukumlah saya bersedia hadir dan menjadi saksi ahli dalam sidang ke-15.

Saya menyadari betul dan sudah siap mental menghadapi resiko apa pun, termasuk mempertaruhkan jabatan saya yang sejak dulu saya tidak pernah memintanya, yakni baik sebagai Rais Syuriah PBNU (periode 2010-2015 dan 2015-2020) maupun Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2015-2020), demi turut serta menegakkan keadilan itu. Sebab, sepertinya umat Islam sudah lelah dan kehabisan energi karena terlalu lama mempersengketakan kasus pak BTP (Ahok). Sebagian umat yakin ia pasti bersalah dan sebagian lagi menyatakan belum tentu bersalah menistakan Qs. al-Maidah ayat 51.

Oleh sebab itu, persengketaan dan perselisihan tersebut segera diselesaikan di pengadilan, agar di negara hukum kita tidak memutuskan hukum sendiri-sendiri. Saya hadir, sekali lagi saya nyatakan, di persidangan karena diminta dan karena ingin turut serta terlibat untuk menyelesaikan konflik seadil-adilnya di hadapan dewan hakim yang terhormat.

Saya hadir di persidangan bukan atas nama PBNU, MUI, maupun IAIN Raden Intan Lampung, melainkan sebagai pribadi. Tidak mewakili PBNU dan MUI karena sudah ada yang mewakilinya. Saya bersedia menjadi saksi ahli pada saat banyak orang yang diminta menjadi saksi ahli pihak pak BTP berpikir-pikir ulang dan merasa takut ancaman demi menegakkan keadilan. Dalam hal ini saya berupaya menolong para hakim agar tidak menjatuhkan vonis kepadanya secara tidak adil (zalim), yakni menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang salah. Tentu karena saya juga berharap agar seluruh rakyat Indonesia tenang dan tidak terus menerus gaduh apa pun alasannya hingga vonis dewan hakim diberlakukan. Rakyat harus menerima keputusan hakim agar tidak ada lagi anak bangsa ini main hakim sendiri di negara hukum.

Saya hadir sebagai saksi ahli agama karena dinilai ahli oleh para penasehat hukum terdakwa, dan di muka persidangan saya tidak mengaku sebagai ahli tafsir, melainkan fiqih dan ushul al-fiqh. Suatu ilmu yang sudah sejak lama saya tekuni dan saya ajarkan kepada para penuntut ilmu. Namun, itu bukan berarti saya buta dan tidak mengerti sama sekali dengan kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, saya dianugerahi oleh Allah kenikmatan besar untuk mampu membaca dan memahami dengan baik berbagai referensi agama seperti kitab-kitab tafsir berbahasa Arab, bukan dari buku-buku terjemahan. Semua itu adalah karena barakah dan sebab doa dari orang tua dan para kyai saya di berbagai pondok pesantren.

Saat saya ditanya tentang pendidikan terakhir saya oleh ketua majelis hakim, saya menjawab bahwa pendidikan formal terakhir saya adalah Strata 2 konsentrasi Syari’ah. Saya memang belum bergelar Doktor, meski saya pernah kuliah hingga semester 3 di program S-3 dan tinggal menyusun disertasi namun sengaja tidak saya selesaikan. Jika ada yang menyebut saya Doktor saya jujur dengan mengklarifikasinya, sebagaimana saat orang menyebut saya haji, karena benar saya belum haji. Bagaimana saya mampu berhaji, saya miskin dan banyak orang yang tahu bahwa bahwa saya sekeluarga hidup sederhana di rumah kontrakan yang sempit. Namun sungguh saya tidak bermaksud melakukan pembohongan publik. Saya yakin sepenuhnya bahwa penguasaan ilmu dan kemuliaan itu adalah diberikan oleh Allah kepada para hamba yang dikehendaki-Nya dan karenanya saya tidak pernah merendahkan siapa saja. Titel kesarjanaan, gelar panggilan kyai haji, dan pangkat bagi saya bukanlah segalanya. Saya berusaha menghormati siapa saja yang menjaga kehormatannya. Bagi saya berbeda pendapat adalah biasa dan wajar saja dan karenanya saya tetap menaruh hormat kepada siapa saja yang berbeda dari saya, terutama kepada orang yang lebih tua, lebih-lebih kepada para kyai sepuh.

Dalam persidangan ke-15 itu tentulah saya menjawab dengan benar, jujur, tanpa sedikitpun kebohongan, di bawah sumpah semua pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, para Penasehat Hukum, maupun para para Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila para saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, yang diajukan JPU lebih bersifat memberatkan terdakwa karena yakin akan kesalahannya, maka saya sebagai saksi ahli agama yang diajukan oleh para Penasehat Hukum bersifat meringankannya, selanjutnya nanti majelis hakimlah yang akan memutuskannya. Kesaksian itu saya berikan berdasarkan ilmu, sama sekali bukan karena dorongan hawa nafsu seperti karena ingin popularitas, karena uang dan atau keuntungan duniawi lainnya. Sungguh tidaklah adil dan bertentangan dengan konstitusi jika saya disesalkan, dilarang, dimaki-maki, diancam dan bahkan difitnah karena kesaksian saya itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Sangat disesalkan bahwa gelombang fitnah dan teror telah menimpa saya, terutama di media sosial yang kebanyakan ditulis dan dikomentari tanpa tabayyun. Berita yang beredar tentang diri saya dari sisi-sisi yang tidak benar langsung dipercaya dan segera terburu-buru disebarluaskan. Di antaranya berita bahwa saya menyatakan bahwa Qs. al-Maidah ayat 51 tidak berlaku lagi, tidak relevan, atau expaired. Berita itu berita bohong (hoax). Yang benar adalah bahwa saya mengatakan bahwa konteks ayat tersebut dilihat dari sabab an-nuzulnya terkait larangan bagi orang beriman agar tidak berteman setia dengan orang Yahudi dan Nasrani karena mereka memusuhi Nabi, para sahabatnya, dan mengingkari ajarannya. Ayat tersebut pada masa itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin, apalagi pemilihan gubernur. Adapun kini terkait pilihan politik ada kebebasan memilih, dan jika berbeda hendaklah saling menghormati dan tidak perlu memaksakan pendapat dan tidak usah saling menghujat. Kata ” awliya’ ” yang disebut dua kali dalam ayat tersebut jelas terkategori musytarak, memiliki banyak arti/makna, sehingga tidak monotafsir, tetapi multi tafsir. Pernyataan saya tersebut saya kemukakan setelah meriset dengan cermat sekitar 30 kitab tafsir, dari yang paling klasik hingga yang paling kontemporer.

Saya sangat mendambakan dan mencintai keadilan. Oleh sebab itu, setiap ada berita penting menyangkut siapa saja, baik muslim maupun non muslim, lebih-lebih jika menyangkut masa depan dan menentukan baik-buruk nasibnya, maka jangan tergesa-gesa di percaya. Untuk menilai secara adil dan menghindarkan kezaliman menimpa siapa pun maka berita itu harus diteliti benar tidaknya dengan hati-hati, wajib dilakukan tabayyun (klarifikasi) kepada pelakunya atau ditanyakan kepada warga di tempat kejadian perkara.

Dalam hal terkait pak BTP (Ahok) saya tahu bahwa dalam mengeluarkan sikap keagamaan yang menghebohkan itu MUI Pusat tidak melakukan tabayyun (klarifikasi) terlebih dahulu, baik terutama kepada pak BTP (Ahok) maupun langsung kepada sebagian penduduk kepulauan Seribu, karena MUI Pusat merasa yakin dengan mencukupkan diri dengan hanya menonton video terkait dan memutuskan Ahok bersalah menistakan al-Qur’an dan Ulama. Padahal dalam al-Qur’an diperintahkan agar umat Islam bersikap adil dan sebaliknya dilarang zalim, kepada siapa saja meskipun terhadap orang yang dibenci. Maka janganlah berlebihan dalam hal apa saja, termasuk jangan membenci berlebihan hingga hilang rasa keadilan.

Bila kemudian saya menyatakan pendapat yang berbeda dengan Ketua Umum MUI (KH. Ma’ruf Amin) sebagai saksi fakta dan Wakil Rais Aam PBNU (KH. Miftahul Akhyar) sebagai saksi ahli agama di sidang pengadilan itu, maka itu hal biasa, wajar, dan hal yang lazim saja. Bagi saya berbeda pendapat itu tidak menafikan penghormatan saya kepada dua kyai besar tersebut. Dalam hal yang didasari oleh ilmu, bukan hawa nafsu, berbeda itu biasa dan merupakan sesuatu yang berbeda dari persoalan penghormatan. Sebagai muslim saya terus memerangi nafsu untuk bersikap tawadlu’ (rendah hati) sepanjang hayat.

Terhadap setiap pujian kepada saya, saya tidak bangga dan saya kembalikan kepada pemilik semua pujian yang sesungguhnya, Allah ta’ala. Sebaliknya, terhadap caci maki, celaan, fitnah dan apa saja yang menyakiti hati saya tidak kecewa dan tidak takut, karena saya menyadari keberadaan para pencaci di dunia yang sementara ini. Saya harus berani menyampaikan apa yang menurut ilmu benar. Rasanya percuma hidup sekali tanpa keberanian, dan menjadi pengecut. Kebenaran wajib disampaikan, betapa pun pahitnya.

Hanya kepada Allah saya mohon petunjuk dan perlindungan. Semoga kita dijauhkan dari kezaliman, kejahatan syetan (jenis manusia dan jin), dan dijauhkan dari memperturutkan hawa nafsu.

Kyai Ahmad Ishomuddin

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Ahok Luncurkan Program Emas

_90514619_thinkstockphotos-158589182

Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerukan program barunya bernama “Emas”.

Program tersebut mirip dengan program Millenium Development Goals yang sering disebut sebagai Indonesia Emas.

Ahok menjelaskan, program Emas merupakan upaya merawat warga mulai dari kandungan hingga lanjut usia (lansia).

“(Program Emas) Itu sebenarnya kayak millenium development gold punya target. Kita ingin orang Jakarta dari hamil sampai lansia diurusin,” kata Ahok di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip Warta Kota, Kamis 23 Maret 2017.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mencoba menempatkan seorang dokter untuk mengurusi tiap wilayah berpenduduk lima ribu orang.

“Kita rekrutin banyak dokter, nah ini kan uji coba. Terutama tahun ini lah, kita akan evaluasi,” imbuhnya.

Program untuk menjamin kesehatan warga Jakarta itu saat ini masih dalam tahap uji coba. Lanjut Ahok, uji coba tersebut telah dimulai sejak tahun lalu.

Nantinya, Ahok akan melakukan evaluasi dengan melihat apa saja kesulitan yang dihadapi sebelum meluncurkan Program Emas.

“Nah ini kan uji coba. Selama tahun lalu, terutama tahun ini lah, kita akan evaluasi. Nah saya juga lihat kesulitan di lapangan itu apa,”kata Ahok.

“Misalnya kita mulai temukan, dia mau survei dulu apa cari orang sakit dulu? Sakit sudah nggak bayar, tapi datang ke rumah sakit kan masih bayar. Ke depan ini pencegahan, preventif, promotif. Kalau itu bisa dilakukan, biaya juga hemat dan produktivitas naik,” tandasnya.

Seperti diketahui, program emas adalah gebrakan terbaru Ahok. Sebelumnya Ahok juga akan segera meluncurkan Kartu Jakarta Lansia (KJL). Ia menargetkan dari program KJL dapat menyalurkan anggaran Rp 600.000.000 per bulan untuk para lansia yang membutuhkan.

“Ya saya kira kalau untuk orang tua sehari punya 20 ribu kan lumayan. Rp 600.000 kan lumayan per bulan,.. iya dan yang anak cucunya ga mampu pelihara dia,” kata Ahok di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip Warta Kota, Senin 20 Maret 2017.

Ahok menjelaskan lansia yang menerima bantuan KJL merupakan Lansia tergolong tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, atau mereka yang tinggal bersama keluarga tidak mampu.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan bahwa, nantinya KJL persis dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Ia tidak mengharapkan KJL dapat ditarik secara tunai. Pasalnya, bantuan program kartu ini rentan disalahgunakan jika bisa ditarik tunai.

Ahok pun mengaku telah memegang data Lansia di Jakarta puluhan ribu banyaknya, sesuai kategori penghasilan.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Warga: “Pas Pak Ahok Jenguk Suami Saya, Tidak Minta Dipilih”

IMG_6171

Jakarta – Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjenguk seorang warga yang sudah enam tahun terkena stroke, Abdul Ghani (77).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ghani terbaring di lantai dan hanya beralaskan tikar. Tubuhnya dibalut oleh selimut tipis. Ghani terlihat sudah tak dapat memahami pembicaraan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan, dia juga terlihat kesulitan berbicara.

Ia merespon dengan menyalami orang-orang yang ada di dekatnya. Istri Ghani, Siti Hadijah (70), mengaku terkejut sang suami dijenguk oleh Ahok. Sebab, sebelumnya ia tak mengenal dan tak pernah berkomunikasi dengan Ahok.

Hadijah menceritakan, saat menjenguk suaminya, Ahok sama sekali tak menyinggung mengenai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

“Pas Pak Ahok jenguk suami saya, enggak ada bilang pilih-pilih. Pak Ahok sama sekali enggak bicara dukungan,” kata Hadijah, kepada wartawan, di rumahnya RW 012, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, seperti dikutip Kompas.com, Kamis 23 Maret 2017.

Ahok, kata dia, mempertanyakan mengenai kesehatan Ghani. Kemudian mempertanyakan fasilitas kesehatan yang didapatkan Ghani, seperti kartu BPJS Kesehatan.

Selain itu, kata Hadijah, Ahok juga menanyakan mengenai program “Ketok Pintu Layani dengan Hati”. Program itu merupakan program dokter yang mendatangi warga yang menderita sakit di rumah.

“Dokter dari puskesmas terdekat pernah datang, 1-2 kali. Ya, cukup bagus pelayanannya,” kata Hadijah.

Dia menceritakan, sang suami telah menderita stroke selama enam tahun. Ghani sudah tak bisa berjalan dan hanya dapat bergerak pelan-pelan.

Dia berkali-kali rawat inap di RSUD Koja dan Rumah Sakit Mulyasari. Hanya saja, kini Ghani memilih untuk pengobatan terapi di rumah.

Seperti diketahui sebelumnya Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti meminta setiap kegiatan blusukan Ahok dilaporkan ke Bawaslu. Dengan demikian, pengawas pemilu bisa mengetahui dan mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut.

Menanggapi itu, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah telah melakukan kampanye pada blusukannya di beberapa tempat. Basuki atau Ahok mengatakan, dia memang tidak bermaksud untuk kampanye pada putaran kedua ini.

“Kami pikir kan ini waktunya pendek. Jadi kami putuskan manfaatkan masa cuti buat pekerjaan saja,” ujar Ahok di Jalan Tosiga X, Tomang City Garden, seperti dikutip Kompas.com, Minggu 19 Maret 2017.

Ahok mengatakan, dia tidak pernah mengajak orang untuk memilih pasangan Ahok-Djarot saat turun ke lapangan.

Dia memanfaatkan waktu cuti ini untuk memeriksa beberapa pekerjaan, seperti ketika dia menjenguk orang sakit.

Setelah cuti selesai, dia bisa menanyakan langsung hal tersebut kepada SKPD terkait. Ahok akan bertanya apakah Dinas Kesehatan DKI Jakarta pernah mendatangi warga tersebut.

“Pernah saya catat nih, begitu aktif lalu rapim, saya panggil nih, kok tempat ini gak sampai,” ujar Ahok.

“Aku enggak pernah ngajak orang milih aku kalau ke lapangan, enggak pernah tuh, aku cuma cek kerjaan aja mumpung cuti,” kata Ahok.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga berkomentar mengenai itu. Menurut dia, tidak semua kegiatan cagub dan cawagub dikategorikan kampanye.

Beberapa kegiatan bukan bentuk kampanye dan tidak perlu dilaporkan ke Bawaslu DKI.

“Kalau kita mau ke pasar cek harga, laporan gak ke Bawaslu? Kalau kita ke sungai lihat banjir, laporan gak? Jadi kriteria kampanye harus jelas,” ujar Djarot.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Setara Institute: Pasangan Anies-Sandiaga Biarkan Isu Intoleran

spanduk penista agama

Jakarta – Peneliti Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, untuk sesaat pasangan calon nomor tiga Anies-Sandiaga diuntungkan isu intoleran yang berkembang di Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Bahkan, menurutnya, kondisi yang meresahkan tersebut cenderung dibiarkan.

“Kalau keuntungan sesaat Anies-Sandiaga, mereka diam. Namun, saya katakan dua-duanya (pasangan calon) tidak mendapat keuntungan, meskipun pasangan nomor tiga cenderung membiarkan, karena mendapatkan limpahan. Meskipun retorikanya berbau prokebangsaan,” ucap Bonar di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Liputan6.com, Kamis 23 Maret 2017.

Namun, dia menegaskan, yang mendapatkan keuntungan lebih adalah kelompok nonparlemen. Karena itu, ia mengimbau, hal tersebut perlu dihentikan.

“Bagaimana caranya, dengan negara yang mempunyai satu otoritas kekuasaan harus menegakkan hukum. Demi menjaga bangunan sosial ini,” jelas Bonar.

Isu intoleran, ia melanjutkan, juga bisa dimainkan kelompok-kelompok resmi dengan menggunakan kelompok nonparlemen. Sebab, ia menilai, sulit mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang bekerja cukup baik.

“Bisa saja kalau kelompok resmi itu menggunakan mereka. Mereka sulit menang menghadapi Ahok. Kalau incumbent ini, asal bekerja saja, tingkat dukungan dia tinggi. Mereka berpikir apa yang baik? Mereka akhirnya mainkan ini dan kerja sama,” beber Bonar.

Sebelumnya, Direktur Populi Center, Usep S. Ahyar menilai menilai pasangan calon (paslon) nomor tiga di Pilkada DKI 2017, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau Anies-Sandi, diuntungkan dengan maraknya isu intoleransi dan politik identitas.

“Misalnya paslon nomor tiga, dia merasa diuntungkan dengan memakai politik identitas. Misalnya, mereka merangkul FPI (Front Pembela Islam). Walaupun dalam konteks pemikiran, saya (Anies-Sandiaga) tidak anti dengan mulitikultur, tapi jika menguntungkan, itu diambil,” ucap Usep di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta.

Isu intoleran memang makin marak di putaran kedua Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah maraknya spanduk pelarangan salat jenazah bagi pendukung Ahok-Djarot.

Seperti diketahui, sebelum dicopot oleh Satpol PP DKI, spanduk larangan pensalatan jenazah bagi pendukung Ahok-Djarot marak di mesjid dan musala. Bahkan, spanduk itu telah memakan korban dua orang.

Pertama, kasus nenek Hindun yang jenazahnya ditolak disalatkan di musala karena semasa hidup nenek Hindun memilih Ahok-Djarot.

Jenazah nenek Hindun yang berusia 78 tahun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar. Sebabnya, sang nenek yang sudah tak bisa berjalan sejak lama itu memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat saat Pilkada DKI putaran pertama.

Menurut keterangan Neneng, anak nenek Hindun, usai ibunya yang bernama Hindun bin Raisman itu mencoblos Ahok-Djarot, keluarganya menjadi pergunjingan. Neneng adalah putri bungsu Hindun.

“Kami ini semua janda, empat bersaudara perempuan semua, masing-masing suami kami meninggal dunia, kini ditambah omongan orang yang kayak gitu, kami bener-bener dizalimi, apalagi ngurus pemakaman orangtua kami aja susah,” ujar Neneng, anak nenek Hindun, kepada Liputan6.com di kediamannya, Jalan Karet Raya II, Setiabudi, Jakarta Selatan, 10 Maret 2017

Neneng menceritakan kronologi jenazah ibundanya ditolak disalatkan di musala oleh Ustaz Ahmad Syafii. Neneng mengatakan, saat itu dia dan keluarganya ingin agar jenazah Hindun disalatkan di musala.

Namun, ditolak oleh Ustaz Ahmad Syafii lantaran tidak ada orang di musala. Selain itu, tak ada orang yang menggotong jenazah Hindun ke musala, sehingga Ustaz Ahmad Syafii mensalatkan Hindun di rumahnya.

“Alasannya, enggak ada orang yang mau nyalatin (di musala), padahal kami ini anak dan cucunya ramai menyalatkan, tapi memang orang lain (warga lain) cuma empat orang (yang datang ke rumah),” terang Neneng.

Ustaz Ahmad Syafii, yang mensalatkan jenazah Nenek Hindun, menjelaskan duduk persoalan yang kemudian menjadi buah bibir warga tersebut.

“Perkaranya itu bukan karena milih Ahok, bukan enggak disalati, saya yang ngimami, saya yang bantu talqin (melepas arwah orang yang kritis dengan kalimat tauhid) kan 24 jam sebelum Nenek (Hindun) meninggal,” terang Ahmad Syafii di rumahnya, yang persis berada di depan sebuah spanduk penolakan menyalati jenazah pendukung penista agama.

Kasus kedua menimpa Yoyo Sudaryo (56), seorang warga RT 05/02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk memilih pasangan calon gubernur muslim yakni Anies-Sandi pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran dua yang akan datang.

Hal itu wajib dilakukan Yoyo jika ingin jenazah mertuanya, Siti Rohbaniah (80), disalatkan oleh pengurus salah satu masjid di Pondok Pinang. Yoyo dan keluarganya dituding sebagai pendukung paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Kamis pagi udah rapi mau dikafani, dimandiin, nggak ada masalah. Siangnya pas mau disalatin saya disuruh tanda tangan, yang bikin tulisannya Pak RT. Isinya bahwa saya berjanji akan mendukung pasangan Anies-Sandi di putaran dua nanti. Ada meterainya juga,” ungkap Yoyo, Jumat pekan lalu, seperti dikutip Warta Kota.

Karena tak tega jenazah sang ibu mertua terbengkalai, dia pun akhirnya membubuhkan tandatangan di atas selembar kertas itu.

“Awalnya sih, saya nggak curiga, lagi kesusahan nggak nyangka nggak mau disalatin. Menurut saya mau pilih siapa itu urusan saya sama Tuhan. Tapi yang penting ibu saya disalatin,” bilang Yoyo.

Beberapa saat, setelah Yoyo mengguratkan tandatangannya, barulah jenazah ibu mertuanya disalatkan dan akhirnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Dikatakan Yoyo, sebenarnya dia dan keluarganya tidak pernah mengungkapkan sebagai pendukung pasangan calon tertentu.

Bahkan, sang ibu mertua tidak ikut memilih dalam putaran pertama 15 Februari lalu karena sudah uzur.

“Saya dari dulu siapapun gubernurnya kampanye nggak pernah ikut, nempel poster juga nggak. Bahkan, saya menolak ada poster pasangan manapun di rumah saya. Makanya saya heran sampai begini,” katanya.

Yoyo mengakui, dia memang pernah bergurau dengan tetangga-tetangganya seputar persaingan paslon Anies-Sandi dan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI, kali ini.

“Saya memang kadang berkelakar ke tetangga. Saya bilang, saya nggak pilih Ahok karena dia Kristen, sementara saya Islam. Lalu, tetangga tanya, terus pilih siapa? Pilih Djarot, kata saya gitu,” ungkap Yoyo.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Berita Foto: Ahok Bersilaturahim ke Omi Komaria Nurcholish Madjid

Basuki Tjahaya Purnama atau akrab disapa Ahok, berkunjung ke Rumah almarhum Nurcholish Madjid yang sekarang hanya ditinggali oleh istrinya, Ibu Omi Komaria sore ini, Kamis 23 Maret 2017.

Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah seorang pembaharu Islam di Indonesia yang konsisten menyebarkan Islam yang toleran, modern dan Islam yang menjadi rahmat untuk semuanya. Beliau adalah pendiri Yayasan Paramadina dan Universitas Paramadina.

Tujuan Ahok berkunjung ke Ibu Omi Komaria untuk silaturahmi karena Ahok merasa pernah menjadi murid Cak Nur dan senang sekali dengan pemikiran dan cita-cita kebangsaan Cak Nur.

Ahok bercerita di depan ibu Omi yang ditemani Yudi Latief, Wahyuni Nafis, Prof Dr. Kautsar Azhari Noor dan sahabat-sahabat Cak Nur dari pengurus Nurcholish Madjid Society , bahwa ia pernah menjadi mahasisiwa ketika Cak Nur menjadi dosen tamu di Universitas Prasetya Mulya, dimana Ahok menempuh S2-nya di sana. Di kelas yang diampu Cak Nur, Ahok mendapat pengetahuan Islam yang moderat. Ahok juga mendapat pengetahuan soal Islam dari Cak Nur tentang Islam Yes, partai Islam No. Tapi Ahok mengakui waktu itu ia tak mengikuti lagi karena pulang kampung ke Belitung untuk meneruskan bisnis ayahnya.

“Itu tahun 2002, saya pernah ikut kelas yang dosennya Cak Nur. Di situ saya mendapatkan pemahaman keislaman yang bagus sekali tentang Islam. Saya menjadi kagum kepada Cak Nur,” kata Ahok.

Dalam pesannya ke Ahok, ibu Omi berkata agar Ahok jangan terlalu mempedulikan hujatan dari orang-orang yang ngga suka atau setuju. “Bersabar aja dan jangan pedulikan,” kata Ibu Omi

Ibu Omi kemudian bercerita, dulu Cak Nur yang orang Islam saja dan sangat mengerti tentang Islam banyak dihujat dan diadili meski pengadilannya berbeda dengan Ahok, bukan pakai pengadilan negara.

Apalagi Ahok yang non Islam. Makanya kata bu Omi, belajar dari Cak Nur, Ahok jangan pedulikan dan tetap bekerja serta menjadi pelayan yg baik & nyata buat warga Jakarta.

Ibu Omi juga mengatakan kalau kerja nyata Ahok sudah ia rasakan di lingkungan sekitar rumahnya. Makanya Ibu Omi mendukung Ahok agar bisa menuntaskan pekerjaan yang sudah ia kerjakan bersama Djarot.

Di akhir kunjungannya ibu Omi menyerahkan buku yang berisi pemikiran lengkap Cak Nur yang terkumpul dalam buku yang berjudul “Ensiklopedia Nurcholish Madjid” sambil berpesan lagi agar meneruskan dan menjalankan pemikiran Cak Nur.

Sebelum Ahok pamit, Ahok sempat melihat foto-foto Cak Nur yang terpasang di dinding rumahnya. Ahok sangat antusias bertanya kepada Ibu Omi tentang foto-foto tersebut.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Ahok Bersilaturahim ke Omi Komaria Nurcholish Madjid

IMG_20170323_163849

Basuki Tjahaya Purnama atau akrab disapa Ahok, berkunjung ke Rumah almarhum Nurcholish Madjid yang sekarang hanya ditinggali oleh istrinya, Ibu Omi Komaria sore ini, Kamis 23 Maret 2017.

Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah seorang pembaharu Islam di Indonesia yang konsisten menyebarkan Islam yang toleran, modern dan Islam yang menjadi rahmat untuk semuanya. Beliau adalah pendiri Yayasan Paramadina dan Universitas Paramadina.

Tujuan Ahok berkunjung ke Ibu Omi Komaria untuk silaturahmi karena Ahok merasa pernah menjadi murid Cak Nur dan senang sekali dengan pemikiran dan cita-cita kebangsaan Cak Nur.

Ahok bercerita di depan ibu Omi yang ditemani Yudi Latief, Wahyuni Nafis, Prof Dr. Kautsar Azhari Noor dan sahabat-sahabat Cak Nur dari pengurus Nurcholish Madjid Society , bahwa ia pernah menjadi mahasisiwa ketika Cak Nur menjadi dosen tamu di Universitas Prasetya Mulya, dimana Ahok menempuh S2-nya di sana. Di kelas yang diampu Cak Nur, Ahok mendapat pengetahuan Islam yang moderat. Ahok juga mendapat pengetahuan soal Islam dari Cak Nur tentang Islam Yes, partai Islam No. Tapi Ahok mengakui waktu itu ia tak mengikuti lagi karena pulang kampung ke Belitung untuk meneruskan bisnis ayahnya.

“Itu tahun 2002, saya pernah ikut kelas yang dosennya Cak Nur. Di situ saya mendapatkan pemahaman keislaman yang bagus sekali tentang Islam. Saya menjadi kagum kepada Cak Nur,” kata Ahok.

Dalam pesannya ke Ahok, ibu Omi berkata agar Ahok jangan terlalu mempedulikan hujatan dari orang-orang yang ngga suka atau setuju. “Bersabar aja dan jangan pedulikan,” kata Ibu Omi

Ibu Omi kemudian bercerita, dulu Cak Nur yang orang Islam saja dan sangat mengerti tentang Islam banyak dihujat dan diadili meski pengadilannya berbeda dengan Ahok, bukan pakai pengadilan negara.

Apalagi Ahok yang non Islam. Makanya kata bu Omi, belajar dari Cak Nur, Ahok jangan pedulikan dan tetap bekerja serta menjadi pelayan yg baik & nyata buat warga Jakarta.

Ibu Omi juga mengatakan kalau kerja nyata Ahok sudah ia rasakan di lingkungan sekitar rumahnya. Makanya Ibu Omi mendukung Ahok agar bisa menuntaskan pekerjaan yang sudah ia kerjakan bersama Djarot.

Di akhir kunjungannya ibu Omi menyerahkan buku yang berisi pemikiran lengkap Cak Nur yang terkumpul dalam buku yang berjudul “Ensiklopedia Nurcholish Madjid” sambil berpesan lagi agar meneruskan dan menjalankan pemikiran Cak Nur.

Sebelum Ahok pamit, Ahok sempat melihat foto-foto Cak Nur yang terpasang di dinding rumahnya. Ahok sangat antusias bertanya kepada Ibu Omi tentang foto-foto tersebut.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Ahok: Kata Pasangan Nomor 3, Mana Ada Sih Program Asli Ahok-Djarot

WhatsApp Image 2017-03-05 at 3.20.08 PM

Jakarta – Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi dengan santai pernyataan calon gubernur nomor pemilihan tiga DKI, Anies Baswedan, terkait program Kartu Jakarta Lansia atau KJL.

Program itu disebut meniru program mengenai kesejahteraan lansia yang sebelumnya direncanakan pasangan Anies dengan Sandiaga Uno.

“Mana ada sih program asli Ahok-Djarot? Semua kan program orang, kata pasangan nomor 3 hehehe…,” kata Ahok terkekeh di Jalan Proklamasi Nomor 53, Jakarta Pusat, seperti dikutip Kompas.com, Rabu 22 Maret 2017.

Ahok mengatakan, hal itu wajar dilakukan para pesaing dalam kontestasi pemilihan umum. Hanya saja, menurut dia, program pemberian bantuan tiap bulan kepada warga lansia belum pernah ada.

“Sekarang tanya aja, kamu orang Jakarta, dari dulu ada enggak pernah kayak begitu (program Kartu Jakarta Lansia)? Kalau enggak ada, berarti aku yang bikin dong,” kata Ahok.

Anies sebelumnya mengaku punya program serupa dengan Kartu Jakarta Lansia yang diangkat Ahok-Djarot.

“Memang kalau ide bagus itu sering ditiru, ya. Jadi warga Jakarta inilah contoh bahwa Anda nanti akan melihat ide-ide baru, orisinal yang bermanfaat untuk Jakarta,” kata Anies.

Program Kartu Jakarta Lansia yang digagas Ahok-Djarot memiliki konsep mirip Kartu Jakarta Pintar. Pada kampanye putaran kedua ini program tersebut disosialisasikan.

Bantuan pada program Kartu Jakarta Lansia tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi ditransfer ke rekening KJL para lansia. Jumlah uang yang akan diterima para lansia sebesar Rp 600.000.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Djarot Minta Sandiaga Uno Tiru Ahok untuk Urusan Menghormati Hukum

IMG_6250

Jakarta – Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat tersenyum saat menanggapi pernyataan calon wakil gubernur DKI nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno yang mengatakan Djarot mungkin tidak mengerti ketika berkomentar tentang kasus hukum yang kini sedang melibatkan Sandiaga.

Sandiaga sebelumnya mengatakan bahwa kasus itu menyangkut dua orang super kaya.

“Jelas saya enggak mengerti, kan bukan kami yang berseteru. Maka, supaya semua orang mengerti perseteruan dua orang super kaya itu, ya datang dong (saat dipanggil polisi),” kata Djarot di Sunter Agung, Jakarta Utara, seperti dikutip Kompas.com, Rabu 22 Maret 2017.

Sandiaga, kata Djarot, sebaiknya memenuhi panggilan polisi terkait penyelidikan kasus dugaan penggelapan penjualan lahan di Tanggerang Selatan, Banten itu.

Menurut Djarot, dirinya hanya berkomentar normatif terkait pernyataan Sandiaga yang ingin penanganan kasusnya ditunda hingga pilkada selesai.

Djarot meminta Sandiaga menghormati proses hukum meski memiliki segudang kegiatan. Djarot membandingkan hal itu dengan sikap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pasangan Djarot pada Piklada DKI 2017, yang selalu mengikuti proses hukum kasus dugaan penodaan agama.

Djarot mengatakan, komentar Sandiaga terhadap dirinya malah menunjukan ada sesuatu di balik kasus ini. “Berarti memang ada masalah kalau seperti itu,” ujar Djarot.

“Saya angkat topi Pak Sandiaga sukses, punya integritas, sehingga kini menjadi pengusaha yang super kaya,” kata Djarot terkait pernyataan Sandiaga bahwa kasus itu menyangkut orang super kaya.

Selasa kemarin, Sandiaga dipanggil polisi sebagai terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan penjualan lahan di Jalan Curung Raya, Tangerang, Banten, pada 2012. Sandiaga tidak memenuhi panggilan itu dan memilih untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Sandiaga meminta agar Polda Metro Jaya menunda proses hukum itu dan memberikan kesempatan masyarakat mengenal dan berinteraksi dengan dia sebagai salah satu calon pemimpin di Jakarta.

Seperti diberitakan, pengusaha terkenal sekaligus Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya, melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan tindak pidana penggelapan. Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi.

Kuasa hukum Edward Soeryadjaya, Fransiska Kumalawati Susilo, mengatakan bahwa Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012.

“Penggelapan tanah kurang lebih satu hektar di Jalan Raya Curug,” kata Fransiska saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin 13 Maret 2017.

Fransiska mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan bersama Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno sejak Januari 2016. Namun, Andreas dan Sandiaga tak menanggapi baik upaya penyelesaian itu.

“Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WhatsApp tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak komunikasi,” kata Fransiska.

Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 7 Maret 2017.

Laporan tersebut diterima dengan nomor 1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Mereka dilaporkan melanggar Pasal 372 KUHP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana terkait laporan itu.

“Laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti,” kata Argo.

Selengkapnya
HeadlineTulisan

Alasan Ahok Lakukan Blusukan Online

IMG_6197

Jakarta – Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di masa kampanye putaran kedua tengah disibukan dengan kegiatan blusukan online.

Lantas apa yang membuat Cagub petahana ini memilih blusukan online dibandingkan dengan blusukan langsung menemui warga?

Ahok menjawab lantaran waktu kampanye putaran kedua yang berlangsung sebentar, satu setengah bulan. Artinya Ahok menganggap ide blusukan online lebih efektif

“Supaya kita tau aja (keluhan), kan waktu udah pendek kan orang mau ngasih masukan apa kita langsung dapat. Kan kita udah cek lapangan, cek kesehatan, nanti ada lagi ide baru (semacam blusukan online lagi),” kata Ahok, di kawasan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip Warta Kota, Selasa 22 Maret 2017.

Ahok menjelaskan blusukan online merupakan sesi tanya jawab dirinya dengan masyarakat DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur ini memiliki dua program live di media sosial. Seperti program live “Kepoin Pelayan Jakarta” dimulai Rabu malam ini pukul 19.00 WIB dan bisa diakses melalui akun Instagram @ahokdjarot dan fans pagenya di Facebook.

Kemudian Ahok sendiri tanpa pasangannya Djarot telah membuat tayangan “Ahok Show” yang diselenggarakan tiap hari Jumat.

“Kalo ini kaya radio lah orang boleh tanya langsung. Kita kasih satu jam nanti, orang tanya kita jawab. Nanti kita liat antara dua pola ini mana yg lebih bagus. Itu kan tanya jawab kan, nanti kita gabung di Ahok Show,” ujarnya.

Selengkapnya
'