close

Headline

Headline

HeadlineTulisan

Ya Allah, Tuhan YME. Ada Apa dengan Mantan?

sby

Ya Allah, Tuhan YME. Hari ini saya kaget membaca tweet seorang mantan Presiden yang anaknya sedang maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sang mantan sedang berdoa kepadaMu lewat Twitter. Entah kenapa, doanya harus lewat Twitter. Tapi saya yakin ini adalah sebuah terobosan agama. Berdoa tidak harus setelah habis shalat. Tapi bisa saat ngetweet.

Berikut doa sang mantan melalui account pribadinya yang sudah dicentang biru oleh Twitter:

Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*

Ya Allah, Tuhan YME. Maafkan saya sebagai hambamu yang harus tertawa melihat tweet ini. Sungguh saya sudah menahan tawa. Tapi selalu gagal. Apalagi netizen di Twitter itu sangat menyebalkan. Tuhan YME pun jadi trending topic!

Ya Allah, Tuhan YME. Saya bingung kenapa sang mantan kok mengeluh? Padahal yang difitnah dan diterpa hoax itu justru Jokowi dan Ahok.

Jokowi difitnah sebagai anak PKI, bahkan sampai ada yang membuat buku dengan judul “Jokowi Undercover” yang isinya sama sekali tak berdasarkan fakta hanya untuk menuduh Presiden Republik Indonesia sebagai anak PKI.

Jokowi diterpa hoax menambahkan logo palu arit di uang rupiah yang baru. Padahal itu lambang Bank Indonesia. Lambang rectoverso demi menghindari pemalsuan uang. Semata-mata untuk pengamanan.

Jokowi difitnah sebagai antek komunis dan kapitalis internasional. Fitnah yang fenomenal. Ketika komunis dan kapitalis berada di kubu yang bersebrangan dan bahkan berperang karena perbedaan ideologi itu, Jokowi dianggap sebagai antek keduanya.

Sementara Ahok difitnah hendak menyebarkan ajaran komunisme. Ia juga difitnah hendak menjadikan pulau reklamasi sebagai pulau para konglomerat Tionghoa.

Masih banyak lagi fitnah dan hoax kepada Jokowi dan Ahok yang tak bisa diterima oleh akal sehat.

Ya Allah, Tuhan YME. Jokowi dan Ahok sudah kenyang dengan fitnah. Tapi tak ada satu pun keluhan mereka di Twitter. Fitnah dan hoax mereka telan sendiri tanpa pernah mengeluh kepada rakyatnya.

Karena, taukah anda? Semakin anda menghina seseorang, maka seseorang itu akan semakin terhormat. Itu kata mbak menantu. Dan, begitulah yang terjadi dengan Jokowi dan Ahok.

Sementara, sang mantan dan anaknya, apa fitnah dan hoax yang mereka alami? Kalau kasus hukum dianggap sebagai fitnah dan hoax, maka jalani saja prosesnya. Kalau tidak dijalani, maka sampai lebaran kuda orang akan terus menduga-duga. Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian memang benar-benar bersih.

Ya Allah, Tuhan YME. Kenapa rakyat dan yang lemah harus dibawa-bawa? Apa kaitannya? Rakyat dan kaum lemah hanya butuh hidup enak di negerinya sendiri. Jaminan bahwa uang pajak mereka tidak dikorupsi. Ada rasa aman, bebas dari diskriminasi karena suku, ras, etnis, maupun agama. Sekolah gampang, kerja gampang, dan makan gampang. Mereka tak butuh curhatan!

Tapi, Ya Allah, Tuhan YME. Maafkan saya. Saya lupa kalau sang mantan kini sudah menjadi rakyat biasa. Ia kini sama seperti kita yang bebas ngetweet kalau lagi galau. Sama seperti kaum jomblo yang selalu ngetweet karena tak kunjung menemukan jodoh.

Ya Allah, Tuhan YME. Sebenarnya saya hanya ingin bertanya, ada apa dengan sang mantan?

Oleh: Tsamara Amany

selengkapnya
HeadlineTulisan

Presiden Bekas

sby_

Ketika Soeharto jatuh, digantikan Habibie, dia memilih bertapa di rumahnya. Seolah dia lepas dari hinggar bingar politik dan sibuk menghabiskan hari tuanya. Tidak terdengar satupun statemen yang mengkritik pemerintahan Habibie.

Begitupun saat laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR, dan dia gagal maju lagi menjadi presiden. Lelaki ahli pesawat terbang itu memilih menjadi pandito. Tidak pernah terdengar omongan Habibie yang bernada menyerang pemerintahan Gus Dur. Padahal waktu itu poitik memang tidak berpihak kepadanya. Tapi toh, Habibie ikhlas.

Lalu Gus Dur dijatuhkan di tengah jalan, Megawati naik ke puncak pemerintahan. Adakah Gus Dur ngambek? Gak juga. Bagi Gus Dur tidak ada kekuasaan yang pantas dipertahankan dengan pertumpahan darah. Makanya Gus Dur menghalangi pengikutnya yang mau mengeruduk Jakarta. Dia rela melepaskan kursi kekuasaan ketimbang melihat Indonesia berdarah-darah.

Diakhir periode Megawati, sistem pemilu Indonesia berubah. Kali ini rakyat berhak memilih langsung Presidennya. SBY tampil menjadi kandidat dan mendapat suara rakyat. Megawati harus tersingkir. Ketua DPIP itu secara pribadi tidak melakukan serangan terbuka kepada pemerintahan SBY.

PDIP memang memposisikan diri sebagai partai oposisi. Tapi fungsi itu lebih banyak diambil oleh kader-kader PDIP di parlemen. Sementara Megawati sendiri lebih fokus membangun kekuatan partai.

Itulah etika seorang bekas presiden. Sebab sesungguhnya apa yang terjadi pada pemerintahan sekarang adalah kelanjutan hasil kerja dari pemerintahan sebelumnya. Alangkah anehnya jika bekas presiden ikut cerewet dengan pemerintahan yang sekarang.

Rakyat mesti berterimakasih pada orang-orang besar itu, yang berjiwa besar dan tidak ngambekan. Pergantian kekuasaan, meskipun didahului dengan gonjang ganjing politik, tetapi selalu berlangsung mulus. Orang yang pernah duduk di kursi Presidenpun seolah bersikap tut wuri handayani, mendorong dari belakang.

Sikap ini menjadi semacam etika umum. Lihat saja Clinton yang diam ketika George W. Bush berkuasa. Atau Bush yang juga tidak lagi sibuk cawe-cawe ketika Obama duduk di Gedung Putih. Meskipun kebijakan Obama banyak yang berlawanan dengan kebijakan Bush dulu.

Sementara kini, kita melihat ada seorang mantan presiden yang baperan. Mungkin juga bisa masuk kategori cerewet. Apalagi ketika anaknya sekarang sedang ikut bertanding dalam Pilkada DKI Jakarta. Dia gemar mengungkapkan perasaannya lewat medsos layaknya anak alay.

Curhat itu semakin terasa, biasanya ketika Presiden yang sekarang dijabat Jokowi mengundang orang-orang besar untuk bertukar fikiran tentang kondisi Indonesia. Waktu Jokowi bertemu Prabowo dan fotonya di atas kuda beredar, dia nyinyir memperkenalkan istilah lebaran kuda. Memang sih, komentar itu menanggapi kasus Ahok. Tapi lebaran kudanya, itu loh. Kini saat Jokowi mengundang Habibie dan Tri Sutrisno, dia kembali curcol. Kali ini dia mengeluh pada Tuhan via twiter seolah akun miliknya sudah difollow Tuhan.

Kita jadi tahu, ada bekas presiden, ada juga presiden bekas. Bekas presiden biasanya mampu bersikap kalem. Berbeda dengan Presiden bekas : sikapnya selalu baperan.

Eko Kuntadhi

selengkapnya
HeadlineTulisan

Mendekontruksi Filosof Hoax Rocky Gerung @rockygerung

rocky_babi

1. Kisah turun gunung dan turun kelasnya Filosof “Penghibur Gurita Cikeas”

2. Baru dua bulan lalu terdakwa pemred Obor Rakyat meminta maaf, mengaku bersalah, dan menyesal

3. Pemred Obor Rakyat mengaku bersalah karena telah menyusun dan menyebarkan hoax selama berjalannya Pilpres 2014

4. Tapi baru saja kemarin di acara Indonesia Lawyer Club Rocky Gerung, seorang akademisi-filosof yg saat ini sedang alih profesi

5. Rocky Gerung @rockygerung sedang alih profesi menjadi mentor pasangan AHY dan sedang berilusi tentang ancaman totalitarian

6. Ilusi Rocky bukan sesuatu yg baru. Sejak jd mentor AHY, dosen UI ini aktif komentar dan menulis di media ala seorang partisan

7. Ternyata Gurita Cikeas melaui tangan sponsor konglomerat Wisnu Wardhana telah melilit Rocky Gerung @rockygerung

8. Rocky gerung seorang akademisi – filosof yg sekarang sering nongkrong di gedung apartemen mewah milik Wisnu di daerah SCBD

9. Lilitan gurita Cikeas membuat filosof bernama Rocky Gerung ini turun kelas menjadi filosof Hoax

10. Tentu saja kisah turun kelas ini karena sang filosof ini harus turun tangan jadi pembela dinasti Cikeas

11. Seorang filosof-pun tak bisa lepas dari basis materialnya. Boleh saja dia melakukan akrobatik intelektual dan mendekonstruksi pemikiran

12. Tapi realitasnya kita harus akui. Bahwa Rocky Gerung hanya seolah partisan yg sedang membela tuannya

13. Bahkan yg menarik saat ini sebagai filosof pembela liberalisme secara naif Rocky telah bersekutu dengan kaum fasis agama

14. Rocky tlah bersekutu dengan kaum fasis agama FPI dan begundalnya, yg berlindung dibalik kebebasan utk membabat lawannya

15. Perselingkuhan antara liberalisme naif dg fasis agama ini bs tjd krn mereka mmg memiliki basis material yg sama dibawah Gurita Cikeas

16. Lihat saja orang seperti Ulil Absar Abdalla @ulil , tokoh JIL yg dihujat FPI karena membawa pemikiran Islam Liberal

17. Justru hari ini @ulil bsa bersekutu dengan Fasis agama FPI yg dia lawan sebelumnya karena memiliki basis material yg sama

18. Rachlan Nashidik @ranabaja yg dulunya aktivis pembela HAM dg gaya pemikir liberal, kini juga hrs berada dlm posisi yg sama dg FPI Rizieq

19. Rachlan Nashidik dan Habib rizieq berada dlm posisi yg sama karena mereka dibawah naungan Gurita Cikeas

20. Jadi, jangan tertipu dg cara berpikir filosof liberal naif @rockygerung tanpa bongkar selubung kep. ekonomi-politik dibalik pemikirannya

21. Cara pikir dekonstruktif dr @rockygerung hrs didekontruksi jg agar kita paham betul apa yg tersembunyi dibalik pemikiran dekontruksinya

22. Apa yg sedang @rockygerung bela? Apakah ia betul bela nilai2 liberalisme atau dia sedang membela kepentingan ekonomi politik tertentu?

23. Dekontruksi hrs dicurigai dg dekonstruksi pula. Jika tidak kita akan tersihir oleh Partisan berjubah Filosof/Musang berjubah intelektual

24. Sdh lama intelektual-filosof seperti Rocky Gerung selama ini seperti di menara gading yg tidak tersentuh

25. Seolah bebas kepentingan, padahal Rocky tengah jadi intelektual tukang atau intelektual balsem yg dipesan sesuai keinginan sponsornya

26. Mari kita dekonstruksi satu persatu akrobatik pemikiran Rocky Gerung

27. Mulai saja yg paling sederhana. Rocky Gerung tentang Hoax dan penguasa

28. Kata Rocky “Pembuat Hoax terbaik adalah penguasa. Sebab mereka memiliki peralatan untuk berbohong, termasuk media mainstream”

29. Pernyataan ini muncul krn @rockygerung memang tidak pernah belajar ilmu politik

30. Kalaupun masih sempat baca buku ilmu politik, paling yg diketahui Rocky hanya state versus society, penguasa versus rakyat

31. Dalam cara berpikir oposisi biner seperti itu, penguasa atau pemerintah dianggap pusat kekuasaan dan memiliki segalanya

32. Sedangkan alam cara berpikir oposisi biner, non penguasa dianggap tak berdaya dan tidak memiliki apapun

33. Itu pelajaran ilmu politik thn 1970-an. Perspektif kekinian, kekuasaan itu tidak terpusat melainkan menyebar. Kekuasaan ada dimana-mana

34. Kekuasaan tidak hanya di Presiden tapi jg di tentara, Konglomerat, Ulama, sampe Gurita Cikeas-pun masih memiliki kekuasaan

35. Karena kekuasaan ada dimana-mana maka produser Hoax bisa berasal darimana saja karena memiliki sumberdaya kekuasaan

36. Gurita Cikeas juga punya dana dan pengaruh yg membuat bisa menjadi produsen hoax ala obor rakyat

37. Habib Rizieq pun punya pasukan cyber yg setiap hari membuat meme utk membela dan menyerang

38. Mesin hoax yg paling produktif justru dari oposisi Jokowi saat ini. Mesin inilah yg mengangkat isu2 provokatif utk delegitimasi Jokowi

39. Bahkan tidak segan mesin hoax oposisi Presiden Jokowi saat ini mendaur ulang isu usang ala obor rakyat, khas Gurita Cikeas

40. Pencipta hoax yg sempurna itu hanya berlaku dlm sebuah rejim yg betul2 totaliter yg bisa memonopoli informasi

41. Lihat saja di Indonesia skr. Semua informasi bisa didapatkan dari mana saja, bahkan sumbernya banyak dari medsos

42. Skr orang lbh banyak dpt informasi dr medsos, maka jd aneh khayalan sang filsuf yg katakan hoax hanya bisa berhasil dg media mainstream

43. Bahkan di Indonesia, media massa yg besar itu tidak dimiliki pemerintah, malah dimiliki swasta spt Bakrie dan Chairul Tanjung

44. Jadi gugur sudah ilusi pertama si filsuf Rocky @rockygerung bahwa hoax terbaik dilakukan penguasa

45. Penguasa sendiri hanya sibuk bertahan dan bahkan jdi penganjur dri gerakan internet sehat dan menyerukan anti hoax

46. Logika @rockygerung jd terbalik. Pihak yg jadi sasaran tembak dan target delegitimasi terus2an justru disebut sbg pembuat hoax terbaik

47. Untuk membela pemikiran liberalnya, Rocky harus membela cara2 fasisme oposisi pemerintah dlm manfaatkan ruang kebebasan

48. Itulah sebabnya @rockygerung tidak pernah menyerang provokasi FPI Rizieq karena menganggapnya korban

49. Sampai disini gaya liberalis @rockygerung dimanfaatkan oleh kaum fasis agama utk melawan tindakan tegas pemerintah thdp Hoax

50. Kaum fasis agama spt FPI dan Rizieq dapat angin dan mendapat dukungan dari kaum Liberal naif spt @ulil , @ranabaja dan @rockygerung

51. Yg mengherankan, sang filsuf @rockygerung tidak pernah mengutarakan pendapatnya soal hoax angka 10 juta TKA Cina yg jelas2 berita bohong

52. Tak pernah sang filsuf Rocky bahas bagaimana hoax2 belakangan ini dimunculkan utk memicu pertikaian horizontal, pertikaian ras dan agama

53. Motif penyebar hoax juga tak pernah dibahas oleh sang filsuf Rocky Gerung yg sudah dibawah kendali Gurita Cikeas

54. Hoax tdk berada di ruang kosong. Dunia liberal yg dibayangkannya meng-andaikan tdk ada power game ekonomi/politik dari para pembuat hoax

55. Rocky Gerung jelas ahistoris. Demokrasi dan ruang kebebasan seringkali jadi pintu masuk dari fasis agama

56. Fasis agama menunggangi demokrasi utk berkuasa. Tapi setelah berkuasa, mereka mulai tutup ruang kebebasan dengan memonopoli kebenaran

57. Demokrasi perlu dijaga dengan aturan main. Krn demokrasi tdk berarti bisa gunakan kebebasan sebebasnya yg bisa rugikan kebaikan bersama

58. Di sini dlm demokrasi ada batas-batas kebebasan karena ada kepentingan umum

59. Sebagai partisan pemula, @rockygerung juga perlu belajar soal komunikasi politik

60. Rocky mengkritik Ahok karena menyajikan data yg benar tapi dibilang hoax karena mjd pesan politik saat debat kemarin

61. Ahok sbg kandidat pilkada tentu punya strategi komunikasi politik utk framing dg angkat keunggulan prestasinya dan menangkis serangan

62. Rocky Gerung tidak bisa membedakan antara marketing politik dengan fitnah atau hoax

63. Ahok menyampaikan prestasi dengan framing tertentu adlh strategi komunikasi politik. Dan itu jelas berbeda dengan fitnah obor rakyat

64. Jd aneh klo menurut ilusi @rockygerung data bisa benar tp yg hoax itu pesan politik-nya? Bukankah itu jg namanya kebebasan berpendapat?

65. Jadi kalau ada penyampaian pendapat dengan framing tertentu apakah hoax? Jadi @rockygerung gagal dlm membangun argumennya

66. Sekali lagi krn @rockygerung mulai dengan kepentingan pesanan utk menyerang Ahok

67. Dengan bangunan argumen yg salah akhirnya membuat @rockygerung juga salah menarik kesimpulan

68. @rockygerung menyebut rezim saat ini panik, krisis dan mengarah ke sistem totalitarianisme.Kesimpulan ini jelas dipaksakan

69. Maklum @rockygerung tdk belajar ilmu politik, shg tidak bisa bedakan antara totaliter, otoriter dan penegakan hukum dlm sistem demokrasi

70. Jelas @rockygerung bombatis untuk cari perhatian saja. Dlm sistem totaliter, tidak mungkin ada ruang demo besar2an spt aksi 411 dan 211

71. Tidak mungkin dlm totaliter ada mesin medsos binaan gurita cikeas yg bisa sebarkan hoax setiap hari

72. Dlm totalitarian, tdk mungkin Rocky bebas kritik di ILC tanpa mulut diplester atau siaran di sensor. Jelas @rockygerung sangat lebay

73. @rockygerung bisa diberi julukan Intelektual Artis dengan selalu ingin cari perhatian

74. @rockygerung anggap dirinya sbg monopoli kebenaran, sebagai orang kampus menganggap dirinya memiliki otoritas ilmiah

75. Dengan pongah @rockygerung menyebut Jokowi sendiri penyebar hoax dengan katakan jangan baca buku Jokowi Undercover krn tidak ilmiah

76. Bagi Rocky Gerung, penilaian ilmiah atau tidak ilmiah hanya bisa dilakukan di kampus dan hanya oleh kampus

77. Kesombongan intelektual ala @rockygerung masih melihat akademisi dan kampus spt menara gading, pemilik otoritas akademik tunggal

78. @rockygerung telah menempatkan dirinya sebagai totalitarian pengetahuan

79. Rocky justru jd pengusung monopoli kebenaran kampus. Bahwa soal ilmiah dan bukan ilmiah hanya boleh ditentukan oleh akademisi dan kampus

80. Buku Jokowi undercover terpublikasi luas dan masuk mjd domain publik. Klo sdh masuk domain publik setiap org bs beri penilaian buku itu

81. Bagaimanapun Jokowi lulus sarjana kehutanan yg pada saat kuliah di UGM pasti diberikan mata kuliah methodologi dan dasar2 menulis ilmiah

82. Dengan bekal pengetahuan yg dimilikinya sangat wajar @jokowi mampu berikan penilaian tentang buku itu: apakah ilmiah atau tidak ilmiah

83. Secara sederhana, masyarakat pun bisa memberikan pendapat dan penilaian atas sebuah karya, apakah ilmiah atas tidak ilmiah

84. Jika memberi penilai atas karya seseorang yg bukan bidangnya maka apakah itu masuk hoax @rockygerung ?

85. Cara serampangan berfilsafat ala @rockygerung justru menyemaikan bibit totalitarian dan monopoli kebenaran

86. Cara @rockygerung menyemaikan bibit totalitarian, memonopoli kebenaran ilmiah dan mengecam perbedaan pendapat krn disebutnya sbg hoax

87. Tapi kita harus cerdas membaca akrobatik intektual @rockygerung , Dia duduk di baris pertama barisan pendukung AHY, putra mahkota Cikeas

88. @rockygerung sedang menikmati keistimewaan sebagai mentor politik Gurita Cikeas

89. Suatu keistimewaan yg mungkin slama ini dirindukan @rockygerung tapi tak pernah berhasil didapatkannya

90. Sbg intelektual, @rockygerung sdg turun gunung dan turun kelas dg tempatkan dirinya sbg tukang hibur Gurita Cikeas dg ilusi filosofisnya

Front Pembela Cikeas @laskarcikeas
Bukan [disingkat oleh WhatsApp]

https://chirpstory.com/li/344291

selengkapnya
HeadlineTulisan

AMSIK: Jaminan agar Basuki Tjahaja Purnama tidak ditahan

Nama-nama di bawah ini adalah para penjamin yang bergabung dengan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) yang menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar menolak tuntutan para saksi pelapor yang meminta penahanan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan panggilan kami sebagai warga negara yang meninggikan Konstitusi Indonesia dan dengan lantang menentang tuntutan agar Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM (Ahok) ditahan.

Untuk itu kami sampaikan bahwa pihak-pihak penjamin bersama AMSIK fokus pada upaya menjaga dan mempertahankan Konstitusi yang sudah disepakati para pendiri bangsa dengan sebenar-benarnya menyatakan permohonan dan dukungan terhadap Majelis Hakim agar menjalankan proses penegakan hukum yang adil dan sejalan hak asasi manusia (HAM) dengan tetap memberikan jaminan atas hak-hak konstitusional Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, selaku calon Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menghadapi sidang untuk dakwaan dugaan Penodaan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Karena itu, AMSIK dan pihak-pihak penjamin memohon kepada yang mulia Majelis Hakim No. Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR agar menolak siapapun yang meminta penahanan terhadap Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. Sehingga, selama proses persidangan sebagai Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM tetap dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Gubenur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dan dengan begitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan pasangan calon lain dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik berupa kampanye ke masyarakat DKI Jakarta untuk memaparkan visi-misi dan program kerja.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan telah memperhatikan hak-hak dan kewajiban penjamin berdasarkan KUHAP. Surat Jaminan secara resmi akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim.

AMSIK juga memohon maaf yang sangat atas ketidaknyamanan pihak-pihak penjamin yang namanya tertera dan tersebar ke publik, terutama di media sosial, tidak dengan dokumen yang dilengkapi surat pernyataan. Padahal, daftar tersebut masih draft yang belum secara resmi kami sampaikan kepada Majelis Hakim persidangan kriminalisasi Penodaan Agama terhadap Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. Oleh sebab itu, kami juga menyampaikan kecaman keras kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan draft jaminan dengan niat dan kepentingan yang tidak baik.

Maka, pernyataan dan klarifikasi ini menjadi informasi yang sebenar-benarnya agar publik mengetahui dasar argumen dan tujuan sesungguhnya dari gerakan jaminan agar Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM tidak ditahan.
Jakarta, 20 Januari 2017

Kami yang memberikan jaminan,
AMSIK dan Warga Negara Indonesia

1. Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, SH, LL.M
2. Prof. Dr. Saparinah Sadli
3. Prof. Yunita Winarto, SS, Msc, PhD
4. Prof. Irwanto, PhD
5. Prof. Dr. Muhajir Darwin
6. Prof. Melanita P. Budianta, Ph.D
7. Prof. Dr. dr Daldiyono
8. Prof. Dr. L. Sulistyowati Irianto
9. Prof. Mayling Oey-Gardiner, PhD
10. Prof. Atmonobudi Soebagio Ph.D
11. Prof. Dr. Herawati Aru Sudoyo
12. Prof. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo
13. Prof. Dr.-Ing. Uras Siahaan, lic.rer.reg
14. Prof. Dr. Henny Warsilah, DEA
15. Prof. Dr. Sjamsudin Haris
16. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
17. Prof. Dr. Billy Koernianti MA
18. Prof. Dr. Hadi Pratomo, MPH,
19. Prof. Dr. Amy Y. Sri Rahayu, M.Si
20. Prof. L Meily Kurniawidjaja
21. Prof. Riris K. Toha
22. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MM
23. Dr. Budi Frensidy, SE, CA, MCom
24. Dr. drg. Maria Purbiati, SpOrt(K)
25. Manneke Budiman, Ph.D
26. Dr. Neng Dara Affiah, MSi
27. Dr. MF Christiningrum, Ak, CA
28. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., M.Hum
29. Dr. Andreo Wahyudi Atmoko, MSi
30. Dr. AG. Subarsono, MSi., MA
31. Dr. Muliadi Widjaja
32. Dr. RR. Prudentia M. Purent I,SS, MA
33. Dr. E. Fernando M. Manullang, S.H
34. Dr. Hendriyani
35. Dr. Dewaki Kramadibrata
36. Dr. Anselmus Amo
37. Dr. Budi Frensidy
38. Dr. Ir. Djamester A. Simarmata
39. Dr. Raphy Uli Tobing
40. Dr. Bintang RS Tanjung, MS.
41. Dr. M. Josephine Kumaat Mantik
42. Dr. Chandra Lukman Kurniawan
43. Dr. Pdt. Johan Nikolaas Gara, S.Th, MA
44. Sjamsiah Achmad, MA
45. Andi Syafrani, SH., MCCL
46. Ita F. Nadia, MA
47. Mohammad Monib, S.Ag, MA
48. Dra Mira Indiwara Pakan, MA
49. Kristina Pranata SE, MM, CPA
50. Arman Hendiyanto, MBA, MSc
51. Edward, SE, MSc
52. Amin Mudzakkir, M.Hum
53. Irine H. Gayatri, MA
54. Dra Ani Widyani Sucipto, MA
55. Dra. Henny Hendrawati MA
56. Mira Pakan, MA
57. Drs Rudyan Kopot Ak MBA
58. Danielle Johanna PS., S.H., M.Si.
59. Dra. Siti Nia Nurhasanah
60. Djoko Djatmiko
61. dr. Amaranila Lalita
62. Ellen Pitoi
63. Lelyana Santosa SH
64. Drs. Revoliyando Zakaria
65. Drh I Damar Widiastuti
66. dr. Danny E J Luhulima
67. Agustine Irene Sukardi drg, Sp Perio(K)
68. Jane Maureen Pangemanan
69. Dra. H. Rochyati Wahyuni Triana
70. Rohayati Sinuhadji, SE
71. C Nugardjito, SH
72. dr. Mariya Mubarika
73. dr. Elizabeth Merry Wintery SpPD
74. Gomar Gultom
75. Nurul Almy Hafild
76. Hilarius S. Taryanto
77. Susi Saptawarni
78. Thenny Kurniawidjaja
79. Tantowi Anwari
80. Budhisatwati Kusni
81. Endang Susilowati
82. Saniah Herlina
83. Rifah Zainani
84. Hera Lestari Mikarsa
85. Evelyn Suleeman
86. Erlina Ch D Pardede
87. Fentiny Nugroho
88. Enggar Handajani
89. Ida Ayu Astuti
90. Erna Dinata
91. Syahrial
92. Ratna Djumala
93. Bernadetha M Sere N Aba
94. Theresia Retno Widyastuti
95. L. Irawati Iswari
96. Eveline Sunaryo
97. Cindy Anastasia C.
98. Hanny Tjandra
99. Kirana Tjandra
100. Vania Novianita
101. Karina Shekinah
102. Kevin Jonathan
103. Clarissa Angelica
104. Dominicus Pandityasto
105. Georgius nityamaitri
106. Sindur Pangestu Santoso
107. Helena Maria Dyah M
108. Sandra N S
109. Benny Mangatas
110. Amalia Shadily
111. Betty Julinar Sitorus
112. Wieke Dwiharti
113. Th E Susilaningsih
114. Theresia Puji Suryanti
115. Eva Francesca
116. Aty Supriaty
117. Salomo
118. Musa Fernandus
119. Ine Sri Rahayu
120. E.P.Wulandari
121. Yufrizon Syaufitri
122. Frona Koedoeboen
123. Susi Saptawarni
124. Ahmad
125. Debbie C. Darmalia
126. Jenny Emile
127. RA Retno Rosati Rosie S.
128. Johannes Marolop Halomoan
129. Doddy Sudradjat
130. Dina Christianti
131. Rusi Y M Nababan
132. Henny Greace B
133. Adriana Tiarma Purnama Hutagalung
134. Sutekno Tjunjono
135. Aditya Wardani
136. Ida Bagus Gumuruh
137. Yudhi S Kurnia
138. Masmimar Mangiang
139. Suhaimi
140. Ely Susianti
141. Monica Latuihamallo
142. R. Ayu F. Th. Sri Rani S.
143. Agustien Sendouw
144. Marky Marbun
145. Juniar
146. Wolfgang Matias Giri
147. Aman Horas Parningotann. S.
148. Anselmus Ali
149. Erni Suliana Gunawan
150. Christielda Yohana Kansil
151. N. Hastian Mantarino
152. Wicaksono Nur Adi
153. Nicolaus Mandagie
154. Johanis D. Dondokambey
155. Ruth Minarty
156. Nurjiana
157. Mamur
158. Ermicing
159. Antonius
160. Jan Walter Sihaloho
161. Ferry Wisnugroho
162. Aloysius Suri
163. Agustina Kii
164. Yustina Fransiska Selan
165. Laurensius L. Blikololong
166. Agustina Leto
167. Lambertus Ikun
168. Yorphilia Mariana Lelan
169. Manek Mikael
170. Herminia A.S. Osorio
171. Yoseph Moruk
172. Theresia
173. Gregorius Am’isa
174. Yuliana Ngatini
175. Fissia Ruminingsih
176. Hr. Soeharto
177. L. Sri Winarti
178. Masnur Nababan
179. Titus Santoso Lawardi
180. Hilton Rulof Johannes Sulipatty
181. Sairo Umbu Ngedo
182. Rio Sigid Wisaksono
183. Letty Anwar
184. Andijono Setiabudi
185. N. H Murniaty Simbolon
186. Rita Emza
187. Gesit Mulia Putra
188. Revoldi TS Koleangan
189. Andy Yentirani
190. Agnes Hening Ratri
191. Kalamula

selengkapnya
HeadlineTulisan

Kenapa DKI Harus Memilih Ahok?

Image 2017-01-15 at 2.42.41 PM

Saya baru saja mendapat kiriman info tentang perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk membangun masjid Fatahillah dan masjid al Fauz.
Buat saya, ini contoh yang baik mengapa DKI membutuhkan Ahok sebagai Gubernur.

Data yang saya peroleh menunjukkan Masjid Fatahillah dibangun di era Ahok tahun 2016, dengan biaya Rp. 18,8 Miliar. Luasnya 1004 m2.
Sedangkan Mesjid Al- Fauz yang dibangun di masa Sylviana Murni menjadi walikota Jakarta Pusat pada tahun 2010, menghabiskan biaya Rp Rp 32 miliar. Luasnya 500 m2.

Saya tidak ingin menuduh Sylvi korupsi.
Tapi ini menunjukkan bahwa bila DKI tidak memiliki pemimpin yang bersih, pintar, cerdas dan tahu bagaimana menjadi manajer pemerintahan yang baik, ada banyak kebocoran dan pemborosan anggaran daerah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Kita tahu, persoalan terbesar di Indonesia di masa Orde Baru yang tidak kunjung tuntas di era Reformasi adalah korupsi dan ekonomi biaya tinggi. Kalau saja tidak ada dua persoalan besar ini, Indonesia pasti sudah menjadi salah satu negara termakmur di Asia saat ini.
Pemerintah tahu itu, parlemen tahu itu, partai politik tahu itu; tapi seringkali lalai memeranginya karena ada begitu banyak konflik kepentingan di dalamnya.

Jokowi dan Ahok adalah jawaban bagi Indonesia.
Kenapa Ahok sukses menjalankan begitu banyak projek pembangunan – dari kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, Pasukan Oranye, Transportasi Publik, penanganan banjir dan seterusnya – yang dulu seolah tidak terbayangkan?
Jawabannaya sederhana: karena uang daerah yang ada digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak dikorupsi, tidak dibagi-bagi.

Anggaran dibuat setransparan mungkin. Kontrol dilakukan seketat mungkin. Mereka yang bermain-main, dilibas!

Pertanyaan saya: dapatkah anda mengharapkan Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan melakukannya?
Jawaban saya, tidak.

Yang saya tahu, Ahok sudah sukses melakukannya.
Karena itu DKI membutuhkan dia sebagai Gubernur.

Ade Armando

selengkapnya
Foto dan InfografikHeadlineTulisan

Ahok Menengok Sabina

Hari ini Ahok pergi ke tangerang Selatan untuk menjenguk Sabina, anak berumur 4 tahun 10 bulan yang mengalami Sakit leukimia type all. Ia sudah berjuang selama 1 setengah tahun ini.

Bina sangat mengidolakan Ahok. Dia berkali-kali meminta kepada kedua orang tuanya agar dirinya bisa bertemu dengan Ahok. Namun karena Bina masih dalam proses penyembuhan, jadi Bina tidak bisa berada di tempat keramaian. Akhirnya orang tua Bina, Pak Sando dan Ibu Leyti memberanikan diri untuk mengundang Ahok ke kediaman mereka di BSD, Tangerang Selatan. Pada hari ini, Ahok menyempatkan diri untuk menengok Sabina.

Pertemuan yang hangat ini berlangsung selama 30 menit. Bina tidak lupa mendoakan Ahok dalam doa sebelum makannya. Bina mengatakan semoga Ahok bisa tetap kuat, sehingga bisa membuat Bina kuat juga.

Ahok kagum dengan semangat hidup yang ditunjukan oleh Bina, bisa berjuang selama 1 setengah tahun ini melawan Leukimianya. Orang tua Bina bercerita bahwa berjuang melawan kanker tidaklah mudah, kerika Bina masuk rumah sakit untuk menjalani kemotrapi, ada tujuh anak yang bernasib sama dengan Bina, sekarang yang tersisa hanya Bina seorang. Teman-teman Bina sudah menghadap sang Maha Pencipta terlebih dahulu.

Ahok mendoakan Bina selalu kuat dalam perjuangan ini dan juga keluarganya bisa selalu mensupport Bina.

 

selengkapnya
HeadlineTulisan

Mau Nambah RPTRA, Gus? Jadi Junior Tsamara Dulu Saja

agus_yudhoyono

Guna menambah hijau Jakarta, calon gubernur nomor urut 1, Agus Yudhoyono menjanjikan membangun RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) lebih banyak. Janji itu akan ditepati jika ia terpilih nanti. Agus menilai jumlah RPTRA sekarang masih kurang.

Agus Yudhoyono mengatakan RPTRA di Jakarta saat ini masih kurang dari 10% (sepuluh persen). Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, berjanji meningkatkan jumlah RPTRA hingga 15% (lima belas persen) dari total lahan Jakarta. Masalahnya, seberapa realistiskah janji Agus?

Agus Yudhoyono sama sekali belum pernah membangun RPTRA. Pengetahuannya mengenai langkah teknis pembangunan RPTRA sangat diragukan. Contohnya, Agus belum pernah bernegosiasi dengan pihak swasta untuk membangun dan mencari lahan untuk RPTRA.

Bagaimana janji menambah RPTRA bisa terwujud jika Agus belum pernah membangun satu saja? Janji menambah RPTRA lebih masuk akal terwujud di tangan pasangan nomor urut 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana Ahok-Djarot.

Pemprov DKI Jakarta di bawah Ahok-Djarot per tahun 2016 telah membangun total 188 RPTRA. Dari jumlah tersebut 71 RPTRA sudah diresmikan Ahok. Sisanya telah terbangun namun menunggu peresmian Ahok saat dirinya nanti kembali aktif dari cuti kamapanye.

Kehadiran RPTRA membuat anak-anak kini aman bermain. Anak-anak tidak perlu bermain bola di pinggir jalan beraspal yang dilewati mobil. Selain menumbuhkan rasa saling peduli, cara ini dinilai dapat menjadi landasan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak karena ruang terbuka dapat diawasi.

Selain membangun, Ahok-Dajort terbukti mampu mengelola RPTRA. Salah satu contohnya adalah saat koordinator RPTRA Saharjo, Erma Susilawati, mengaku langsung dihubungi Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Jakarta Selatan, Kelik Miyarto, Selasa (15/11/2016).

Hal tersebut terjadi setelah salah seorang pengelola mengadu pada Ahok bahwa fasilitas RPTRA Saharjo belum lengkap. Menurut pengakuan ibu pengelola saat berada di rumah Lembang, belum ada kipas angin atau AC di RPTRA. Sehingga suhunya panas sekali.

Ahok meminta ibu tersebut membuat surat permohonan agar fasilitas RPTRA Saharjo dilengkapi kepada Kepala BPMPKB DKI Jakarta, Dien Emmawati. Surat permohon yang ditembuskan kepada Ahok tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah Ahok kembali aktif pasca cuti kampanye.

Pengaduan itu diutarakan hari Selasa pagi (15/11/2016) dan hari itu juga koordinator RPTRA segera dihubungi pihak terkait untuk merespon keluhan. Terlihat sekali respon cepat mengatasi masalah RPTRA.

Kejadian tersebut membuktikan dengan terang benderang kemampuan manajerial Ahok-Djarot mengelola masalah kota besar seperti Jakarta. Pasangan itu bukan hanya mampu membangun RPTRA tapi juga mengatasi masalah dengan cepat.

Sulit membayangkan Agus Yudhoyono dapat mengatasi masalah serupa dengan cara yang sama. Agus belum pernah menjadi manajer kota. Pemahamannya terhadap masalah dan solusi Jakarta pun sangat mengenaskan.

Ahok pernah menjadi anggota DPRD, bupati Belitung Timur dan anggota DPR RI sebelum menjadi gubernur. Begitupun Djarot, level DPRD, dua periode menjadi bupati Blitar dan DPR RI telah dijalaninya.

Agus Yudhoyono memang lulusan terbaik Akabri, peraih master dari Nanyang Technological University, Singapura dan Kennedy School of Government. Namun pengalaman manajerialnya masih minim. Pangkat mayor dalam tentara baru setara komandan rayon militer (danramil).

Level mayor baru sebatas memimpin kompi. Satu kompi terdiri dari 80 sampai 225 anggota pasukan. Sedangkan jumlah penduduk Jakarta per 2010 saja mencapai 9.608 juta jiwa. Memimpin tentara dengan jumlah maksimal ratusan orang jelas berbeda dengan mengatur kota dengan penduduk 9 juta lebih. Pengalaman manajerial Agus jelas lebih mentah dibandingkan Ahok-Djarot.

Konon, tugas gubernur hanya memutuskan. Urusan teknis bisa diserahkan ke bawahan. Namun, pemahaman gubernur mengenai suatu masalah jelas sangat penting. Keputusan atas masalah yang tidak dipahami oleh seorang gubernur, sudah dapat diprediksikan kualitasnya.

Sedangkan gubernur seperti Fawzi Bowo saja gagal mengatasi masalah Jakarta. Fawzi Bowo, sebelum menjadi gubernur, adalah birokrat karir Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tentu saja dia memahami seluk beluk masalah Jakarta. Apalagi Agus Yudhoyono, calon gubernur yang belum berpengalaman dan tak memahami masalah Jakarta.

Ketidakpahaman Agus Yudhoyono tentang teknis masalah dan solusi Jakarta menjadi ironis bila dibandingkan dengan pengetahuan Tsamara Amany. Tsamara adalah mahasiswi kelahiran 1996. Ia mantan anak magang Ahok di Balai Kota.

Coba saja tanya rincian berapa jumlah izin yang telah diterbitkan dan bagaimana prosedur mengurus perizinan di PTSP pada Tsamara. Mahasiswi 20 tahun itu akan lebih mampu menjawab dibandingkan peraih dua master universitas terkenal dunia, Agus Yudhoyono. Padahal Agus yang mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini. Bukan Tsamara.

Dengan modal seperti itu, Agus sebaiknya memilih Ahok-Djarot saja. Ahok-Djarot sudah berpengalaman merealisasikan janji Agus. Sementara Agus belum pernah mewujudkan apa yang dijanjikannya dalam level paling sederhana sekalipun.

Agus, dengan dispensasi, juga bisa mendaftar magang di Balai Kota. Menjadi junior Tsamara pada program magang Kantor Gubernur DKI Jakarta. Dia bisa mempelajari manajemen kota lebih komprehensif dari Ahok-Djarot. Termasuk metode Ahok-Djarot membangun dan mengelola RPTRA. Melihat keberhasilan Ahok-Djarot membangun Jakarta, Agus akan mendapat mentor mumpuni.

Sekarang pilihan di tangan warga Jakarta. Apakah mau memilih calon gubernur, yang masih level anak magang, seperti Agus Yudhoyono ataukah memilih Ahok-Djarot yang kompetensinya mengatasi masalah Jakarta sudah terbukti.

Sumber: www.detik.com, www.cnnindonesia.com

selengkapnya
HeadlineTulisan

Debat1PilkadaDKI : Penggusuran vs Film Jakarta Unfair

sungai_penuh_sampah

#Debat1PilkadaDKI telah banyak dibahas dalam medsos, tapi kesalahan fatal justru terjadi pada karena tidak dipahaminya dasar hukum dari penggusuran (istilah teman2 medsos) atau penataan (istilah Pemprov DKI) atau penertiban (istilah gubernur2 terdahulu).

Padahal penertiban bantaran sungai ini adalah perintah Presiden SBY yang tertera secara gamblang di Pasal 17  ayat 1 PP No.38 Tahun 2011 : “Kalau terdapat  bangunan di sempadan sungai, maka secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai”.  Anehnya, paslon 1 (AHY-Sylvi) ikut2 mengkritik penggusuran yang diserukan oleh Presiden SBY sendiri. PP ini ditanda tangani oleh Presiden SBY tanggal 27 Juli 2011.  Bahkan awak crew film “Jakarta Unfair” juga lupa pada ketentuan hukum ini. Mari kita melawan lupa, agar pada debat berikutnya hal ini tidak terulang.

Paslon 2 (Ahok-Djarot) yang dicecar soal penggusuran, tidak menggunakan kesempatan itu untuk memberi tahu publik bahwa normalisasi sungai dan pengosongan bantaran kali merupakan amanat dari UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dijabarkan dalam PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai (sebagai pengganti PP No.35 Tahun 1991 tentang Sungai).

Mari kita simak kenapa banyak Pemda fokus pada penanganan sungai.  Setidaknya ada empat pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sumber air adalah sungai

Pasal 12 ayat 1 UU No.7 Tahun 2004 : “Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai

Pasal 20 ayat 2 : “Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air  yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai”.

Pasal 28 ayat 1 butir a : “Penetapan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan daya dukung sumber air”.

Pasal 28 ayat butir g : “Penetapan peruntukan air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan perhitungan dan proyeksi kebutuhan air

Pasal 21 ayat 2 butir g : “Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui pengaturan daerah sempadan sumber air

Faktanya : sumber air bersih masyarakat Jakarta adalah penjernihan air sungai di Pejompongan

Oleh sebab itu, konservasi sungai ditegaskan dalam Pasal 24 : “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air  dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan  pencemaran air.

Kenapa keputusan akhirnya diambil untuk mengatasi kedaruratan banjir di ibukota?  Karena itu adalah perintah UU : Pasal 33 UU No.7 Tahun 2004 : “Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air” juncto Pasal 52 : “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.”

Jadi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan banjir, seperti menduduki dan mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai.

Ancaman pidana dan sanksinya dirinci secara jelas dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU No.7 Tahun 2004

Jadi kalau ada yang nekad menduduki bantaran sungai dan meminta paslon berjanji tidak akan menggusur mereka, jelas merupakan tindakan melanggar hukum

Pemulihan akibat banjir secara eksplisit menyebutkan pemulihan kembali lingkungan hidup. Simak ketentuan Pasal 57 ayat 1 : “Pemulihan daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air

Jadi sebenarnya : menata ulang sungai itu sah dan legal.

Apabila lingkungan bantaran sungai menjadi daerah pemukiman yang kumuh, maka Pemda dapat bertindak, dasarnya adalah Pasal 91 : “Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

UU No.7 Tahun 2004 ini dijabarkan dalam PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai yang ditanda tangani oleh Presiden SBY tanggal 27 Juli 2011 (Lembaran Negara No.74 Tahun 2011).

Pasal 3 ayat 1 Pp No.38 Tahun 2011 : “Sungai dikuasai oleh Negara dan merupakan kekayaan negara

Maka agak aneh kalau masih ada yang mengklaim pemilik bantaran sungai dan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menolak dipindahkan

Pasal 9 butir b : “Garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan itu berjarak 15 meter dari palung sungai

Jadi seperti S.Ciliwung di daerah Bukit Duri dan Jatinegara itu minimal lebarnya harus 30 m (tidak boleh menyempit karena dipenuhi bangunan liar).

Pasal 11 : “Garis sempadan sungai bertanggul di kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai

Jadi aliran S.Ciliwung di kawasan Jakarta Pusat itu sebenarnya tidak memenuhi syarat ini.  Oleh sebab itu masih sering terjadi banjir di daerah Jakarta Pusat sampai ke hilir di Jakarta Utara

Kalau masih ada yang melaporkan bahwa wilayah Jakarta Utara masih sering banjir, ya wajar karena garis sempadan sungai di wilayah Jakarta Pusat itu kurang dari 3 m (disamping masih ada faktor rob)

Pasal 17 ayat 1 : “Kalau terdapat  bangunan di sempadan sungai, maka secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai

Jadi tindakan penertiban itu sah secara hukum

Tindakan penertiban  itu ditujukan untuk konservasi, pengembangan sungai agar banjir terkendali, sesuai amanat Pasal 36 ayat 2 butir a : “Pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan membuat peningkatan kapasitas sungai

Jadi sungai harus dilebarkan dan diperdalam

Pasal 36 ayat 2 butir b : “Pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan membuat tanggul

Pasal 36 ayat 2 butir e : “Pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan perbaikan drainase perkotaan” juncto Pasal 77 ayat 1 : “Sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan

Jadi pembangunan prasarana pengendali banjir itu juga meliputi konservasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan sungai dan/atau anak sungai di DKI

Dalam PP No.35 Tahun 1991 Pasal 20 : “Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pengamanan bahaya banjir”.

Maka kedaruratan banjir ini diperjelas dalam PP No.38 Tahun 2011 Pasal 54 ayat 3 : “Kegiatan fisik dan non fisik konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai dalam hal tertentu dapat dilakukan tanpa izin

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 PP No.35 Tahun 1991 : “Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang”

dipertegas dalam Pasal 80 PP No.38 Tahun 2011 : “Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak PP No.38 Tahun 2011 ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya

Paslon 2 juga kurang mengelaborasi kenapa mereka fokus menangani banjir melalui penataan sungai. Seharusnya mereka mengemukakan bahwa penataan sungai itu merupakan bagian dari mendidik masyarakat atau edukasi masyarakat agar tidak memperlakukan sungai sebagai tempat pembuangan sampah atau jamban raksasa dan pembuangan limbah rumah tangga (dulu sungai dipenuhi busa deterjen, warnanya hitam dan bau). Pasal 27 ayat 1 butir d : “Pelarangan pembuangan sampah ke sungai”.

Kalau di PP No.35 Tahun 1991 Pasal 27 itu dirinci apa saja yang digolongkan dalam sampah pencemar disertai sanksi pidana di Pasal 33 ayat d, namun di PP No.38 Tahun 2011 ini sanksi pidana ditiadakan sehingga orang semau-maunya membuang sampah dan limbah ke sungai

Kalau orang masih membuang sampah dan/atau limbah ke sungai, sanksi pidananya harus merujuk pada Pasal 94 dan Pasal 95 UU No.7 Tahun 2004

Edukasi masyarakat diamanatkan dalam Pasal 45 ayat 1 butir d : “Persiapan menghadapi banjir dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat” juncto Pasal 70 ayat 1 : “Sosialisasi pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir

Ibu Tien Soeharto mencoba menjalankan amanat UU itu melalui Program Kali Bersih (Prokasih) tapi gagal karena melupakan program edukasi masyarakat ini. Begitu juga gubernur2 DKI sebelum Ahok, padahal pejabat publik dilantik untuk menjalankan UU.  Penghuni bantaran sungai yang membanjiri Jakarta sebagai akibat urbanisasi adalah pendatang yang menduduki secara tidak sah tanah negara di bantaran sungai.  Pemindahan mereka ke rumah susun yang difasilitasi dengan berbagai keperluan pokok dan kebutuhan pokok itu juga tidak dihiraukan paslon lain dan timsesnya.

Bahkan paslon 3 (Anies-Sandi) Anies Baswedan yang seharusnya debat dgn Ahok dalam masalah banjir, malah menyinggung Presiden Jokowi melalui pelaksanaan Nawa Cita No.5 (pembangunan kampung deret) dimana Anies ikut menyusun Nawa Cita itu saat menjabat sebagai Deputi Kepala Tim Transisi (Kepala Tim Transisi saat itu dijabat oleh Ibu Rini Sumarno).

Nawa Cita No.5 : Pembangunan kampung deret baru bisa dilaksanakan kalau penataan sungai sudah selesai. Anies Baswedan juga menyinggung motto Kabinet Kerja (Kerja, Kerja, Kerja) padahal Anies pernah menjadi bagian dari kabinet itu (sebagai Mendikbud).  Seharusnya moderator : Dr. Ira Koesno menggunakan haknya untuk memperingatkan Anies agar tidak melebar kemana-mana, apalagi sampai menyinggung Presiden yang pernah didukungnya.

Sumber: Indonesia.tempo.co

selengkapnya
HeadlineSiaran Pers

Lola Amaria Berharap, BTP Mudahkan Perijinan Film

lola_amaria

Press Release
18 Januari 2017

Jakarta – Produser yang juga sutradara, Lola Amaria memberikan dukungan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Kekaguman pada sosok BTP diungkapkan saat berkunjung ke Rumah Lembang, Jl. Taman Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (18/01) pagi. “Sepanjang karier saya, cuma Pak Basuki yang mendukung industri film. Beberapa kali saya berdiskusi mengenai film dan pajak dalam pembuatan film,” ungkap Lola di Rumah Lembang.

Kedekatan Lola dengan BTP, karena Lola yang dekat dengan adik perempuan BTP. Dari sana-lah Lola dekat dengan BTP. Ia melihat bahwa sesibuk apapun pekerjaan BTP, selalu menyempatkan diri untuk menonton film Indonesia. Seperti yang dilakukan saat masih menjabat gubernur ia mengajak para pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta nonton bareng film Indonesia.

“Semoga film baru saya, bapak bisa nonton. Film itu akan tayang April 2017 berjudul Labuan Hati. Saya mengajak kru film dan para pemain di Labuan Hati datang kesini, untuk mendukung Pak Basuki dan Pak Djarot,” urai perempuan kelahiran Jakarta ini.

Kepedulian BTP dengan keberadaan film Indonesia dan budaya di DKI Jakarta memang begitu besar. Terbukti saat film Jingga BTP menonton film ke bioskop bersama pejabat dari eselon I hingga IV. Film yang bercerita tentang disabilitas itu disambut BTP

Lola mengakui saat ini ada isu sosial baru yang tengah menggelitiknya. Yakni, permasalahan yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama. “Banyak demo yang menyatakan bahwa Pak Basuki menghina agama. Tapi saya yakin kebaikan itu tidak akan pernah hilang dan akan muncul juga,” tegasnya.

Sebagai pembuat film, Lola ingin melihat film yang orisinal dan masalah perijinan syuting mudah. Meski begitu, ia tetap optimistis dengan film-film Indonesia. “Harus, karena sebagai pembuat film saya senang sekali kalau ada perkembangan yang berarti dari film Indonesia. Saat ini saya berharap bila Pak Basuki terpilih kembali masalah perijinan syuting tidak perlu rumit. Jadi tidak perlu ada pungutan liar seperti preman-preman saat orang ingin membuat film ,” ucapnya.

Ia selalu mengapresiasi setiap ada pemain baru, sutradara baru, maupun film baru yang menurutnya keren. Meski begitu, ia tetap optimistis dengan film-film Indonesia. “Harus, karena sebagai pembuat film saya senang sekali kalau ada perkembangan yang berarti dari film Indonesia. Dan saya yakin bila Pak Basuki terpilih lagi, bagaimanapun kepemimpinan beliau harus dilanjutkan,” tutupnya.

selengkapnya
HeadlineTulisan

Djarot Tangkal Prostitusi Ibukota

IMG_5494

Fenomena prostitusi tentu bukan hal asing lagi bagi kita. Bahkan banyak pihak yang beranggapan prostitusi itu hampir setua umur peradaban manusia itu sendiri. Prostitusi di Indonesia terlarang baik dari segi hukum, moral ataupun agama. Ruang gerak prostitusi terus diawasi dan dibatasi penyebarannya. Prostitusi banyak beredar di sekitar kita, mengatasi dan mengawasi prostitusi di lingkungan sekitar tentu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama.

Di Jakarta, sudah cukup banyak lokalisasi-lokalisasi prostitusi yang terbongkar dan di razia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan maraknnya prostitusi di Jakarta bukan sekedar disebabkan oleh faktor moral dan ekonomi, namun juga disebabkan oleh faktor sistem sosial di Jakarta yang mulai luntur. Sistem sosial yang seperti apa? Menurut Djarot sistem sosial adalah pengawasan dan pantauan masyarakat sekitar terhadap prostitusi di lingkungan mereka masing-masing.

Mengawasi sangatlah penting mengingat prostitusi banyak yang terjadi di apartemen atau kos-kosan. Tempat tinggal seperti ini cukup sulit untuk diawasi dan Djarot sangat mengharapkan kerja sama antara pihak pengelola dan masyarakat untuk terus memantau dan mengawasi potensi-potensi prostitusi. Jika koordinasi terjalin dengan rapi dan masyarakat membuat laporan kepada pihak yang berwajib terkait prostitusi, Djarot berkomitmen laporan tersebut akan ditindak dan diselidiki oleh pihak yang berwajib.
Pemprov DKI selalu bertindak tegas terhadap praktek prostitusi, asal ada laporan dari warga setempat dan dibenarkan oleh pihak pengelola. Sinergisitas ini akan menciptakan penanganan prostitusi yang mumpuni, sebab pengawasannya muncul dari masyarakat sekitar dan pihak pengelola langsung. Tindak tegas terhadap prostitusi diikuti dengan edukasi dan mediasi terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) yang terjaring razia.

PSK-PSK diberikan penyuluhan dan pengecekan terkait HIV/AIDS. Selain itu mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan dasar keterampilan dan ditampung di Dinas Sosial sebelum dilepas lagi ke masyarakat. Penanganan sekaligus tindakan preventif terhadap tindakan prostitusi menunjukkan keseriusan Pemprov DKI untuk memajukan dan menyehatkan warga Jakarta.

Perilaku dan Gaya Hidup pun berpengaruh dalam merebaknya prostitusi. Apalagi setelah banyak beredar kisruh soal prostitusi online. Prostitusi jenis ini yang paling sulit untuk dilacak karena mobilitasnya yang tinggi dan tidak memiliki lokalisasi yang dapat dipantau. Untuk menangani prostitusi jenis ini Wagub Djarot sangat mengharapkan kontrol sosial masyarakat dalam mengedepankan nilai-nilai kelokalan dan agama bagi lingkungan di sekitarnya.

selengkapnya