close
IMG-20170315-WA0000

Jakarta – Anies Baswedan mengatakan ada dua alasan warga memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Calon gubernur nomor urut 3 itu menyatakan alasan pertama adalah identitas calon. Pemilih cenderung mengikuti identitas serupa antara dirinya dan calon tersebut.

Alasan kedua, adalah kinerja. Oleh karena itu Anies Baswedan mengajak pendukungnya mengampanyekan program kerja. Salah satu rencana program kerja mantan Menteri Pendidikan Nasional yang diganti Presiden Jokowi tersebut adalah melanjutkan Kartu Jakarta Pintar. Dua alasan tersebut disampaikan Anies di hadapan ibu-ibu majelis taklim Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/17).

Cara Anies menentukan urutan alasan, menggambarkan logika pesan yang disampaikan. Anies menomorsatukan pentingnya pemilih untuk mengikuti identitas yang serupa dengan dirinya. Anies tidak mengutamakan kinerja dan kompetensi dalam kriteria memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Kinerja

Survei Lembaga Survei Indonesia periode 3-11 Desember 2016 menemukan bahwa pasangan cagub-cawagub petahana, Ahok-Djarot berpeluang berada di peringkat pertama Pilkada DKI. Alasannya, para pemilih Jakarta puas pada kinerja mereka berdua. Warga menilai kondisi kondisi ekonomi, infrastruktur, keterjangkauan biaya pendidikan dan kesehatan cukup baik.

Alasan memilih yang menonjol pada survey tersebut adalah sudah ada bukti hasil kerja, orangnya berpendidikan, berpengalaman di pemerintahan dan jujur bersih dari praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Alasan-alasan tersebut adalah alasan yang mengutamakan rekam jejak kinerja.

Temuan Indikator Politik pada 2-8 Februari 2017 juga menunjukkan, tingkat kepuasan kinerja yang tinggi terhadap Ahok-Djarot mendorong kenaikan tingkat penerimaan untuk terpilih kembali secara stabil.

Peningkatan suara Ahok-Djarot setelah debat calon gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana terdeskripsikan dalam survey Indikator Politik pada 12-20 Januari 2017, menunjukkan pemilih DKI Jakarta menginginkan gubernur kompeten dengan kinerja yang telah teruji. Tersingkirnya Agus Yudhoyono, yang dipersepsikan paling tidak kompeten dibanding dua kandidat lain, menunjukkan itu.

Rangkaian survey yang menunjukkan preferensi warga DKI Jakarta terhadap gubernur yang kompeten dan kinerjanya memuaskan, terkonfirmasi pada hasil putaran pertama Pilkada DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2017 lalu. Ahok-Djarot menang 42.99%.

Data empirik di atas bertentangan dengan narasi yang coba dikembangkan Anies Baswedan. Cukup aman mengatakan pertimbangan kinerja para kandidat menang dalam pilkada putaran pertama yang lalu. Pereferensi kesamaan identitas “cukup” menjadi runner up.

Pembodohan Anies

Sebagai calon gubernur dengan latar belakang pendidik, cara berpikir Anies sangat tidak mendidik. Anies adalah mantan rektor Universitas Paramadina dan mantan Menteri Pendidikan Nasional. Harusnya Anies ikut mengedukasi pemilih dengan mengutamakan kompetensi dan kinerja di atas preferensi kesamaan identitas.

Gubernur adalah jabatan profesional yang hasil kerjanya terukur. Bila buruk atau terjadi penyalahgunaan jabatan bisa tak dipilih kembali bahkan dilengserkan. Bila kinerjanya bagus bisa dipilih lagi. Apapun identitas suku, ras dan agamanya berhak menjadi gubernur. Selama ia kompeten.

Jabatan gubernur dalam negara modern tidak berbeda jauh dengan profesi dokter atau pilot. Dokter dari agama, suku dan ras apapun, selama ia kompeten menyembuhkan penyakit, maka ia pantas didatangi pasien. Pilot pun begitu. Selama ia mampu mengemudikan pesawat, maka ia layak mengantarkan penumpang. Selama seorang gubernur mampu mengelola kota, maka ia layak dipilih. Apapun identitas suku, ras dan agamanya.

Sebagai cucu pahlawan nasional, AR Baswedan, apa yang dikatakan Anies sangat memalukan. AR Baswedan pernah nekat memasang foto di sebuah surat kabar tahun 1934 dengan mengenakan beskap dan blangkon.

Pesannya jelas, AR Baswedan mengkampanyekan untuk mengesampingkan identitas SARA demi bangsa. Beliau mengajak kaumnya berpartisipasi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ia mengajak orang-orang keturunan Arab mengakui tanah air berdasarkan tempat lahir, Indonesia. Kini preferensi kesamaan identitas itu dibangkitkan kembali oleh cucunya, Anies Baswedan.

Mengapa Anies mementingkan kesamaan identitas dibandingkan kinerja? Jawabannya terang benderang. Beberapa program kerja Anies hanya melanjutkan dari hasil kerja Ahok-Djarot. Dengan hasil yang belum jelas. KJP Plus adalah contoh dari tipe program tersebut.

Program kerja Anies yang lain seperti DP 0% dan relokasi sangat tidak jelas. Wajar saja jika Anies mengandalkan preferensi identitas SARA. Hanya itu kelebihannya dibanding Ahok-Djarot. Anies bersama Sandi beragama sama dengan mayoritas penduduk DKI Jakarta.

Ditambah tingkat kepuasan kinerja Ahok-Djarot dalam beberapa survei yang mencapai 70% (tujuh puluh persen), sangat sulit bagi Anies-Sandi menyaingi Ahok-Djarot jika tidak mengunggulkan kesamaan identitas SARA. Anies-Sandi tidak pernah menjadi manajer kota. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari rekam jejak mereka untuk urusan mengelola kota.

Cara berpikir Anies, bertentangan dengan akarnya sendiri. Sebagai cucu pahlawan yang mendobrak cara berpikir diskriminatif yang mengutamakan kesamaan identitas, Anies menyeleweng dari cita-cita kakeknya. Tenun kebangsaan yang dibuat para bapak pendiri bangsa, termasuk kakeknya, kini ia robek sendiri.

Sebagai mantan rektor dan Menteri Pendidikan Nasional, apa yang disampaikan Anies jelas bukan sesuatu yang mendidik. Alih-alih memberi edukasi politik pada calon pemilih, pernyataan Anies tersebut malah menjadi pembodohan. Anies tampak bersedia membodohi publik untuk memenangkan pilkada demi menjadi gubernur.

Para pelajar Indonesia yang berminat mengabdi menjadi pelayan publik bisa patah semangat. Betapapun cerdas dan kompeten, mereka takkan mampu jadi bupati, gubernur atau presiden bila tak punya kesamaan identitas dengan mayoritas pemilih. Jika hal itu terjadi, Anies turut bertanggung jawab akibat ucapannya tersebut.

Pendidikan Politik Ala Ahok

Berkebalikan dari Anies, komitmen calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan pendidikan politik pada para calon pemilih terlihat jelas. Ahok berkali-kali menganjurkan warga agar memilih calon yang lebih cerdas dan jujur dari dirinya, jika ada.

Pada suatu kesempatan Ahok berkelakar, “Kalau Bapak, Ibu, pilih saya lagi, saya jamin tambah menderita lima tahun karena pasti saya akan lebih menekan lagi untuk tidak nyolong anggaran dan tarik uang tunai,”

Politisi yang baik, menurut Ahok, bertugas mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar. Ahok sejak dari pemilihan Belitung Timur hingga DPR RI selalu menganjurkan warga memilih calon yang lebih baik dari dirinya.

Dengan demikian, Ahok jelas mendorong pemilih untuk bersikap kritis. Pemilih dianjurkan untuk menguji kecerdasan dan kejujuran calon yang akan dipilih. Ahok tak pernah menyarankan pemilih untuk mengutamakan preferensi kesamaan identitas. Preferensi yang sangat subyektif dan tidak bisa diuji secara rasional.

Tentu saja langkah Ahok tersebut diprotes oleh tim suksesnya. Pilihan Ahok untuk menganjurkan pemilih bersikap kritis, berarti juga menjadikan diri sendiri sasaran kritik para pemilih. Jika Ahok tidak bersih, transparan dan profesional, para pemilih takkan memilihnya. Sesuai ucapan Ahok.

Di situlah letak nyali, transparansi sekaligus ketulusan Ahok. Kinerjanya siap diuji. Jika kinerjanya dinilai pemilih tidak jujur dan professional, Ahok siap tidak dipilih. Ahok bukanlah pelayan publik yang gila jabatan. Obsesinya hanya bekerja secara bersih transparan dan profesional. Tidak lebih dan tidak kurang.

Apakah warga Jakarta akan memilih Anies atau Ahok sebagai pelayan publik? Anies, berdasarkan pernyataannya, bersedia melakukan pembodohan demi menjadi gubernur. Sedangkan Ahok konsisten mencerdaskan pemilih. Niatnya hanya menjadi pelayan public yang bersih transparan dan profesional. Kini pilihan menjadi sangat jelas.

 

Tags : Pembodohan Anies
'