close
joko-widodo

Jakarta – Terlalu dinikah bicara Pilpres 2019? Saya rasa tidak. Justru sekedar membicarakan Pilkada Jakarta secara terus menerus rasanya terlalu sempit. Yang lebih penting dari Jakarta adalah kepentingan nasional, kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Namun ada kemungkinan besar hasil dari Pilkada Jakarta akan berdampak pada Pilpres 2019.

“Saya tidak mau punya gubernur yang didukung keluarga Soeharto. Orde Baru bukan rezim yang harus dibanggakan, apalagi diulangi,” begitulah tweet saya melalui account pribadi @TsamaraDKI. Tweet ini tentu mendapat banyak reaksi. Yang menarik adalah reaksi orang-orang yang menganggap saya ahistoris, bodoh, masih anak kecil, tidak pernah mengalami Orde Baru, dan lain-lain.

Menurut saya, mereka ini adalah orang-orang yang membaca tanpa mencerna. Hanya punya keinginan untuk menghina saja. Jelas di sana yang saya permasalahkan adalah keluarga Soeharto yang nyata-nyata mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Jakarta. Apakah di belakang Ahok ada tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari Orde Baru? Ya! Tak ada yang memungkiri. Terlepas dari dugaan perilaku korup mereka yang harus sama-sama kita lawan (Ahok sudah terbukti berani melawan dikte partai politik), kini mereka telah menyesuaikan hidup di alam demokrasi.

Hal ini berbeda dengan keluarga Soeharto yang masih merindukan kejayaan Soeharto ketika memimpin Indonesia, menganggap Orde Baru sebagai rezim terbaik dan menganggap reformasi tidak membuat negara ini lebih baik. Dan jelas siapa yang keluarga ini dukung dalam Pilkada Jakarta. Semua ini terlihat jelas dalam peringatan Supersemar di Masjid At-Tin (11/03).

Kalian akan mengatakan Djarot juga hadir dalam peringatan Supersemar kemarin. Djarot memang diundang untuk hadir dalam acara tersebut sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Sebagai orang Jawa yang penuh tata krama, Djarot memutuskan untuk hadir. Tapi saya tidak akan membela Djarot. Kalau saya punya kapasitas untuk memberi saran kepada beliau, maka saya akan larang beliau untuk hadir dalam acara tersebut.

Terbukti dalam acara tersebut, penolakan kepada dirinya terjadi. Sepanjang jalan memasuki arena Masjid, hinaan pun terlontar. Berbeda dengan calon gubernur yang mereka dukung justru diperkenalkan sebagai seorang pemimpin dalam acara tersebut. Kedudukan yang begitu tinggi. Padahal gubernur tak lebih dari pelayan rakyat.

Sekali lagi, ini lebih besar dari Pilkada. Mengulangi Orde Baru tidak cukup dengan menguasai Jakarta, tapi bisa dimulai dari Jakarta sebagai miniatur Indonesia. Mengulangi Orde Baru harus dengan cara merebut kepemimpinan nasional yang kontestasinya akan dilaksanakan tahun 2019 nanti. Lebih menyeramkan lagi, keluarga Soeharto kini bersatu dengan ormas-ormas ekstrim yang memang secara nyata anti dengan rezim saat ini.

Percayalah, target mereka bukanlah Ahok apalagi Djarot. Mereka berdua hanyalah pintu masuk untuk kepentingan yang lebih besar. Presiden Jokowi sudah pernah mengingatkan hal ini dalam acara Rapimnas PAN tahun lalu. “”Saya heran, ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyam senyum saja,” ujar Presiden dikutip kompas.com (13/11/1)

Presiden Jokowi memang bukan orang yang mereka sukai. Hinaan dan fitnah sering kali dilontarkan kepadanya. Jokowi tak pernah menggubris. Meski Istana kini menjadi rumah rakyat yang sering dimasuki mulai dari supir angkot hingga artis ternama, Jokowi tak mau tokoh-tokoh ekstrim kanan menginjakkan kaki di rumah rakyat tersebut.

Mereka sadar hanya hinaan dan fitnah yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyerang Presiden Jokowi. Dibandingkan presiden-presiden sebelumnya di era reformasi, Presiden Jokowi menunjukkan progress kinerja yang sangat baik. Memang masih jauh dari sempurna. Tapi faktanya di era Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur digenjot habis-habisan. Mulai dari jalan tol, transportasi massal, waduk, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Pembangunan itu pun bahkan dimulai dari pinggiran, dari desa. Tidak lagi Jawa-sentris. Realisasi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi bisa dicek dalam laporan kompas.com tahun 2016 lalu.

Selain kinerjanya yang cukup baik, Presiden Jokowi juga memiliki keunggulan karakter personal. Jokowi beda dengan presiden-presiden sebelumnya yang lebih menekankan pada seremoni dan pidato-pidato normatif. Sosok seorang Jokowi bisa dilihat dari hal simple tapi penuh makna: kuis sepeda. Setiap kunjungan ke daerah, Jokowi selalu memanggil audiensnya, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, maupun anak-anak. Pertanyaannya beragam: nama ikan, nama provinsi, nama suku, nama makanan khas, dan lain-lain. Kalau peserta bisa jawab, maka: “Diambil sepedanya,” begitulah kata Presiden Jokowi.

Kuis sepeda adalah contoh nyata bahwa Jokowi tidak menaruh sekat dengan rakyat. Rakyat bisa berdiri di sebelah Presiden, tertawa, dan bercanda. Jokowi juga tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan generasi muda millenials. Lihat saja YouTube-nya yang sudah mulai diramaikan dengan vlog. Vlognya yang paling fenomenal adalah saat makan siang bersama Raja Salman yang kemudian dipuji oleh media-media Arab Saudi.

Kinerja dan keunggulan karakter personal Presiden Jokowi tentu membuat posisinya kuat ketika Pilpres 2019 nanti. Dan ini menganggu kepentingan mereka yang sekali lagi ingin menguasai Indonesia.

Jokowi jelas bersebrangan secara ideologi dengan mereka. Jokowi adalah seorang nasionalis dan Islam moderat yang menganggap keberagaman adalah anugerah bagi bangsa Indonesia dan Islam adalah agama yang rahmat bagi alam semesta. Sementara kubu mereka dihiasi oleh kelompok ultranasionalis dan Islam ekstrim yang menganggap bahwa pribumi adalah kelompok eksklusif di negara ini dan Islam hanya benar jika sama dengan madzhab/pandangan mereka.

Pilkada Jakarta menjadi pintu masuk. Jika mereka menang, maka ini akan menjadi kekuatan baru bagi mereka. Menguasai Jakarta sudah berhasil, langkah selanjutnya menguasai Indonesia.

Jika kemenangan diraih oleh kubu mereka, sangat mungkin Prabowo memutuskan untuk menyalonkan diri sebagai Calon Presiden dengan Anies sebagai wakilnya. Ini sudah dikatakan oleh Prabowo sendiri pada bulan Februari lalu.

“Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden di 2019, kalian harus memenangkan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kalian harus kerja keras,” kata Prabowo dalam orasinya di Lapangan Banteng, Minggu (5/2) sebagaimana dikutip cnnIndonesia.com.

Pada titik ini, mereka akan sangat kuat. Tapi semua ini tergantung kita. Apakah kita mau membiarkan mereka kuat?

Saya tidak mau. Saya tidak mau kehilangan Presiden Jokowi.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang berani mengambil kebijakan non populis unuk kemaslahatan.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang peduli dengan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Bukan sekedar Jawa. Bukan sekedar Sumatra.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang tidak terlena dengan sejuknya Istana dan memilih turun ke daerah-daerah untuk melihat fakta yang ada di lapangan.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang mampu membuat negara ini berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Sejajar. Sama tinggi.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang berani membusungkan dadanya ketika harus bernegosiasi dengan perusahaan asing yang sudah mengeruk kekayaan emas kita selama bertahun-tahun.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang penuh kesederhaan dan tidak memiliki sekat dengan rakyatnya.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang melihat kebhinekaan sebagai anugerah, bukan ancaman.

Saya tidak mau kehilangan Presiden yang tegas dan tidak memberi ruang kepada intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Saya tidak mau jika harus kehilangan Presiden Jokowi pada tahun 2019 dan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada mereka. Apakah kalian mau?

Oleh: Tsamara Amany

Tags : Jokowi
  • Hendrik Fanrio

    keren tulisannya Tsam….

    saya juga ga mau kehilangan presiden terbaik yg ada sekarang ini.
    jangan sampai nasib Soekarno yg terbuang sia-sia jadi terulang kembali